AFU.id

Indeks Berita

Seskab: Prabowo Satu-satunya Presiden yang Bilateral dengan Trump di Sela BoP

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perjanjian tarif perdagangan di sela agenda Board of Peace (BoP). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang melakukan pertemuan bilateral dengan Trump dalam forum tersebut. “Bapak Presiden melakukan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan yang hadir,” ujar Teddy dalam jumpa pers yang disiarkan melalu

Seskab: Prabowo Satu-satunya Presiden yang Bilateral dengan Trump di Sela BoP

DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Pelabuhan Khusus PT Amman Mineral

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendesak Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap pelabuhan khusus milik PT Amman Mineral Internasional di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menyusul adanya kendala akses pengawasan di fasilitas strategis tersebut yang dikhawatirkan berdampak pada potensi penerimaan negara. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 20 Februari 2026, Mori mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat mengakses pelabuhan khusus di

 DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Pelabuhan Khusus PT Amman Mineral

Komisi III DPR RI Minta Polri Tangkap Pemodal Besar TPPU Tambang Emas Ilegal Rp25,8 Triliun

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Jawa Timur. Ia meminta kepolisian tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menangkap aktor intelektual dan pemodal besar di balik jaringan tersebut. Bimantoro menegaskan bahwa penelusuran aliran dana hingga ke jaringan hilir, termasuk penadah, menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai kejahatan tambang il

Komisi III DPR RI Minta Polri Tangkap Pemodal Besar TPPU Tambang Emas Ilegal Rp25,8 Triliun

Bantah Pemerintah Teror BEM UGM, Menteri HAM Ingatkan Mahasiswa Jaga Etika

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membantah keras tudingan keterlibatan pemerintah dalam dugaan teror yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardito. Pigai menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan pernah menggunakan instrumen negara untuk membungkam masyarakat. "Jadi hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang," kata Pigai di Jakarta, Jumat 20 Febuari 2026. Ia memastikan ancaman maupun intimidasi te

Bantah Pemerintah Teror BEM UGM, Menteri HAM Ingatkan Mahasiswa Jaga Etika

Teror Ketua BEM UGM, Pigai: Penolak Program Makan Gratis Menentang HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai angkat bicara merespons isu teror dan ancaman yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Dalam tanggapaannya, Pigai justru menyoroti esensi penolakan terhadap program andalan pemerintah. Menurutnya, seluruh program kesejahteraan dari kabinet saat ini sangat sejalan dengan prinsip kemanusiaan. "Ini saya dari sisi HAM ya, sisi HAM," kata Pigai di Jakarta, Jumat 20 Febuari 2026. Ia menyebut program seperti makan bergizi, cek

Teror Ketua BEM UGM, Pigai: Penolak Program Makan Gratis Menentang HAM

DPR Minta Pemkab Tangerang Pertimbangkan Warga Tak Berpuasa Soal Jam Buka Warung

Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang membatasi jam operasional warung makan selama Ramadan 1447 Hijriah mendapat respons dari DPR RI. Melalui surat edaran bersama Forkopimda, Pemkab Tangerang menetapkan rumah makan hanya boleh beroperasi mulai pukul 16.00 hingga 04.00 WIB. Aturan ini secara otomatis melarang pelaku usaha kuliner di wilayah Kabupaten Tangerang untuk membuka gerainya pada siang hari. Pihak pemerintah daerah menyatakan kebijakan rutin tahunan ini bertujuan untuk m

DPR Minta Pemkab Tangerang Pertimbangkan Warga Tak Berpuasa Soal Jam Buka Warung

Jaga Daya Beli Jelang Lebaran, Anggota Komisi VII DPR Soroti Ketersediaan Bahan Baku

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, meminta pemerintah memperketat pengawasan rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan permintaan konsumsi yang berpotensi memicu inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat. Hendry menekankan bahwa ketersediaan bahan baku di pasar harus dipastikan aman seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momen hari besar keagamaan tersebut. “Maka kita harapkan pemerinta

Jaga Daya Beli Jelang Lebaran, Anggota Komisi VII DPR Soroti Ketersediaan Bahan Baku

Ketua Komisi X DPR Desak Percepatan Revitalisasi Sekolah Pasca-Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kondisi pembelajaran di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang hingga kini belum ideal akibat dampak bencana. Ia mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 99 dari 4.852 sekolah terdampak terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda atau kelas darurat. Selain itu,

Ketua Komisi X DPR Desak Percepatan Revitalisasi Sekolah Pasca-Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Kemenhaj Mulai Distribusi Buku Manasik Haji, Target Seluruh Jemaah Terima Sebelum Ramadan

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus mematangkan kesiapan jemaah haji Indonesia melalui program Bimbingan Manasik Haji Terintegrasi. Hingga pekan kedua Februari 2026, progres pelaksanaan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilaporkan telah mencapai 95 persen di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Bina Manasik Haji dan Umrah, Abdillah, menjelaskan bahwa bimbingan ini merupakan amanat undang-undang untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan jemaah dalam me

Kemenhaj Mulai Distribusi Buku Manasik Haji, Target Seluruh Jemaah Terima Sebelum Ramadan

Gaji dan Pesangon Eks Pegawai Merpati Macet Sejak 2014, DPR Desak Solusi Adil

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti nasib 1.225 mantan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines yang hingga kini belum menerima hak-hak ketenagakerjaan mereka. Persoalan ini mencuat setelah Netty menerima audiensi dari perwakilan Solidaritas Keadilan mantan pegawai Merpati. Netty mengungkapkan bahwa ribuan pekerja tersebut terdampak langsung sejak perusahaan maskapai pelat merah itu dinyatakan pailit pada tahun 2022. Namun, ketidakpastian nasib mereka sebenarnya s

Gaji dan Pesangon Eks Pegawai Merpati Macet Sejak 2014, DPR Desak Solusi Adil