AFU.id

Indeks Berita

Bamsoet: Modus Mafia Tanah Makin Canggih, KUHP Baru Mampu Jerat Aktor Intelektual

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai modus operandi sindikat tanah kini semakin canggih. Para pelaku lihai menyamarkan aksi kejahatan melalui penerbitan Sertifikat Tanah atau Akta Jual Beli (AJB) yang secara kasatmata atau formal terlihat legal, padahal proses hulunya berbasis data palsu. Kondisi ini kerap menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian. Namun dengan kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, Bamsoet menilai, dapat memberikan fondasi l

Bamsoet: Modus Mafia Tanah Makin Canggih,  KUHP Baru Mampu Jerat Aktor Intelektual

Gudang PVC di Pluit Jakut Kebakaran, Proses Pendinginan Masih Berlangsung

Sebuah gudang penyimpanan PVC di Jalan Pluit Karang Karya Barat, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, terbakar pada Sabtu (13/6/2026) siang. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menerima laporan peristiwa tersebut pada pukul 14.35 WIB. Petugas dari Pos Pejagalan tiba di lokasi pada pukul 14.46 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman. "Obje

Gudang PVC di Pluit Jakut Kebakaran, Proses Pendinginan Masih Berlangsung

Sembunyi di Bali, Dua Buron Pencabulan dan Pencurian Ditangkap Polres Situbondo

Anggota Satreskrim Polres Situbondo meringkus dua daftar pencarian orang (DPO) kasus pencurian dan pencabulan yang bersembunyi di Pulau Bali, Minggu (14/6/2026). Kedua tersangka, yakni DEF (38) dan KF (40), langsung dibawa ke Mapolres Situbondo untuk penyidikan lebih lanjut. "Meskipun melarikan diri ke luar daerah, kami tidak akan berhenti melakukan pencarian," tegas Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie. Penangkapan pertama dilakukan terhadap DEF, warga Kecamatan Banyuputih, atas kasus pe

Sembunyi di Bali, Dua Buron Pencabulan dan Pencurian Ditangkap Polres Situbondo

Kelola Data Sensitif hingga Isu Perlindungan Anak, OpenAI Diselidiki Koalisi Jaksa AS

Perusahaan pencipta ChatGPT, OpenAI, kini berada dalam pusaran investigasi hukum setelah koalisi jaksa penuntut umum dari sejumlah negara bagian di Amerika Serikat resmi meluncurkan penyelidikan massal. Investigasi ini membidik tata kelola aktivitas bisnis, mekanisme penanganan data privasi pengguna, hingga dampak sosial dari teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mereka kembangkan. Berdasarkan laporan Engadget, Minggu (14/6/2026), perusahaan teknologi raksasa tersebut telah menerima surat panggi

Kelola Data Sensitif hingga Isu Perlindungan Anak, OpenAI Diselidiki Koalisi Jaksa AS

Polsek Tangerang Kota Bongkar Sindikat Obat Keras, Ratusan Ribu Pil Ilegal Disita

Polres Metro Tangerang Kota tengah memburu pemasok utama ratusan ribu butir obat keras ilegal di wilayah Tangerang. Pengejaran ini dilakukan usai kepolisian menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Poris dan menyita 135.346 butir obat keras tanpa izin edar pada Jumat (12/6/2026). "Polisi sedang memburu pemasok yang diduga menjadi sumber utama peredaran obat keras tersebut," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari di Tangerang, dikutip Minggu (14/6). Pengungkapan kasu

Polsek Tangerang Kota Bongkar Sindikat Obat Keras, Ratusan Ribu Pil Ilegal Disita

KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas mafia tanah. Aturan ini dinilai ampuh untuk membongkar praktik manipulasi keterangan palsu dan pemalsuan dokumen resmi. "Walaupun tidak secara khusus menggunakan istilah mafia tanah, berbagai pasal mengenai pemalsuan akta autentik dapat menjadi instrumen efektif untuk menjerat para pelaku," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (14/6/2026). Bamsoet

KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

Soal Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen, Pakar Hukum Sebut, Negara Punya Wewenang Penuh Demi Menjaga Kedaulatan

Sengketa pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara administratif semata. Kasus ini memiliki dimensi ketatanegaraan yang sangat kental. Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid, menegaskan, negara memegang kewenangan konstitusional penuh untuk melakukan tindakan hukum terh

Soal Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen, Pakar Hukum Sebut, Negara Punya Wewenang Penuh Demi Menjaga Kedaulatan

Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz Segera Dibuka

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Iran dijadwalkan ditandatangani pada Minggu (14/6/2026). Kesepakatan bersejarah ini juga akan langsung diikuti dengan pembukaan kembali jalur laut strategis Selat Hormuz. "Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani besok (Minggu)," kata Trump melalui unggahannya di platform Truth Social, Sabtu (13/6/2026). Mantan Presiden AS itu menegaskan pakta perdamaian ini memastikan Teheran tidak ak

Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz Segera Dibuka

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Miliaran Rupiah dari Filipina

Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal asal Filipina bernilai lebih dari Rp1 miliar di perairan Sulawesi Utara pada Jumat (12/6/2026). Penindakan ini bermula dari informasi intelijen mengenai pergerakan kapal pumpboat ARRIL yang masuk menggunakan bendera Indonesia. "Digagalkannya penyelundupan barang ilegal tersebut dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026 oleh Tim QR-8 Kodaeral VIII," ungkap Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery T

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Miliaran Rupiah dari Filipina

DPR Minta Sistem Imigrasi Terintegrasi, Soroti Ketidaktransparanan Data WNA

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendesak penerapan digitalisasi sistem keimigrasian yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. “Data yang disajikan selama ini sering menimbulkan pertanyaan karena kami menduga masih ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi yang lebih transparan agar akses data dapat dilakukan secara nasional dan terintegrasi

DPR Minta Sistem Imigrasi Terintegrasi, Soroti Ketidaktransparanan Data WNA