AFU.id

Indeks Berita

Dakwaan Korupsi Seret Nama Dirjen Bea Cukai, Menkeu Pilih Tunggu Proses Hukum

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak menonaktifkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama, karena masih menunggu proses hukum yang masih berlangsung, meski namanya muncul dalam dakwaan kasus Blueray Cargo milik terdakwa John Field. “Tidak (menonaktifkan). Sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya (hukum) kan baru mulai. Namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear , sejelas-jelasnya seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil

Dakwaan Korupsi Seret Nama Dirjen Bea Cukai, Menkeu Pilih Tunggu Proses Hukum

Prajurit Tewas di KRI, TNI AL Bantah Kekerasan meski Tanpa Otopsi

TNI Angkatan Laut (AL) melalui Komando Armada (Koarmada) I mengklarifikasi mengenai wafatnya seorang prajurit Kelasi Dua (KLD) Ghofirul Kasyfi (22) di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat pada 26 April 2026. "Pertama-tama, jajaran TNI AL, khususnya keluarga besar Koarmada I menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum. Doa terbaik kami iringkan untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada

Prajurit Tewas di KRI, TNI AL Bantah Kekerasan meski Tanpa Otopsi

Purbaya Siap Mainkan "Senjata" Era SBY untuk Stabilkan Nilai Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap memainkan "senjata" yang pernah dipakai di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sedang gonjang-ganjing. Senjata itu adalah dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund. Purbaya mengatakan bond stabilization fund bukan instrumen kebijakan baru. Kebijakan ini sudah ada dan akan dihidupkan kembali dalam waktu dekat. Dana ini dipakai untuk membeli kembali Surat Berharga Negara (SBN) di pasa

Purbaya Siap Mainkan "Senjata" Era SBY untuk Stabilkan Nilai Rupiah

Mangrove Meranti Dijarah 3 Tahun, 100 Ton Arang akan Dikirim ke Malaysia

Kepolisian Daerah Riau menyita sekitar 3.000 karung dengan estimasi berat mencapai lebih dari 100 ton berisi arang bakau yang diduga berasal dari pengrusakan hutan mangrove di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, dalam informasi tertulis, Kamis mengatakan modus operandinya dengan mengolah kayu mangrove hasil jarahan menjadi arang kualitas ekspor. Kemudian didistribusikan ke pasar internasional, khususnya menuju

Mangrove Meranti Dijarah 3 Tahun, 100 Ton Arang akan Dikirim ke Malaysia

APBN Sudah Berutang Rp258,7 Triliun, Pemerintah Buka Jalur Dana dari China

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi Yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Dia mengaku telah menerima laporan dari Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto untuk segera bertolak ke China. “Mungkin bulan depan (penerbitan Panda Bond), tetapi Pak Suminto sudah mengajak saya ke China,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (7/5/26). Menkeu menjelaskan penerbitan Panda B

APBN Sudah Berutang Rp258,7 Triliun, Pemerintah Buka Jalur Dana dari China

4 ABK Tewas di Ruang Sempit Kapal, Prosedur Keselamatan Harus Diperiksa

Tim SAR gabungan mengevakuasi empat anak buah kapal (ABK) TB Samudra Jaya 1 yang meninggal diduga akibat paparan gas beracun di ruang terbatas kapal di perairan Sungai Tunjang, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kepala Operasi Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana di Banjarmasin, Kamis, mengatakan laporan kejadian diterima dari anggota Ditpolair Polda Kalimantan Selatan Bripka Priyo pada Rabu (6/5/26), sekitar pukul 17.20 Wita, terkait empat kru kapal yang terjebak di dalam manhole kap

4 ABK Tewas di Ruang Sempit Kapal, Prosedur Keselamatan Harus Diperiksa

Kekerasan Seksual di Pati, Kiai Ashari Kerap Gunakan Relasi Kuasa, Bagaimana Mencegah Kasus ini Tak Terulang?

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo, memang menjadi sorotan tajam banyak pihak. Fokus perhatian kini tertuju pada kelakuan sang pengasuh ponpes, Kiai Ashari yang bikin geleng-geleng kepala. Sang kiai diketahui sempat melarikan diri diduga ke arah Wonogiri, pada Rabu (6/5/2026) kemarin. Namun aksi pelarian sang Kiai tak berlangsung lama. Kepala Kepolisian Sektor Kota Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi menegaskan, pihaknya telah menangkap Ashari. "

Kekerasan Seksual di Pati, Kiai Ashari Kerap Gunakan Relasi Kuasa, Bagaimana Mencegah Kasus ini Tak Terulang?

Mobil Sewa Digadaikan Rp17 Juta, Pegawai Kejari Blora Dilaporkan Polisi

Seorang warga Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melaporkan dugaan kasus penggelapan mobil sewa ke kepolisian, dua orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut diketahui merupakan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Supartini, pemilik mobil sewa di Blora, Rabu, (6/5/26) mengungkapkan laporan resmi disampaikan ke Polres Blora pada Senin (4/5). Termasuk di dalamnya dua terlapor masing-masing berinisial Yat dan SL yang dikabarkan bekerja di lingkungan

Mobil Sewa Digadaikan Rp17 Juta, Pegawai Kejari Blora Dilaporkan Polisi

Kerja Sama Mata Uang Bisa Tahan Rupiah, tapi Bukan Solusi Jangka Panjang

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara ( swap currency ) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global. “Menurut saya swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther di Jakarta, Kamis, (7/5/26). Ia menjelaskan salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah t

Kerja Sama Mata Uang Bisa Tahan Rupiah, tapi Bukan Solusi Jangka Panjang

Polri Ditolak di Bawah Menteri, Polisi Dikhawatirkan Jadi Alat Politik

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkapkan, alasan mereka tidak mengusulkan Polri berada di bawah suatu kementerian adalah karena rawan dipolitisasi. Anggota KPRP Mahfud MD di Jakarta, Rabu (6/5/26), mengatakan, apabila Polri berada di bawah kementerian, maka akan rawan dipolitisasi, oleh sebab itu, KPRP merekomendasikan agar Polri tetap berada di bawah Presiden. “Secara politis lebih aman karena kalau diletakkan di bawah kementerian, menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita i

Polri Ditolak di Bawah Menteri, Polisi Dikhawatirkan Jadi Alat Politik