AFU.id

Indeks Berita

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah dan menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026. "Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa 3 Maret 2026. “Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, lembaga a

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Wakil ketua MPR RI Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Eskalasi Konflik Selat Hormuz

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak mentah dunia. Hal ini menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Eddy menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi paling strategis di dunia. Gejolak di kawasan tersebut dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak global yang dapat menekan Anggaran Pendapatan d

Wakil ketua MPR RI Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Eskalasi Konflik Selat Hormuz

Sidang Korupsi LNG, Penasihat Hukum Terdakwa Sanjung dan Dukung Ahok Jadi Ketua KPK

Penasihat Hukum (PH) terdakwa secara langsung memuji dan mendukung mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan pada Senin, 2 Maret 2026. "Ah, tadi saya sangat bangga mendengar Bapak menyatakan antikorupsi. Saya dukung, Pak. Bila perlu Bapak menjadi Ketua KPK," ujar perwakilan penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sanjungan terkait ketegasan sikap antikorupsi terse

Sidang Korupsi LNG, Penasihat Hukum Terdakwa Sanjung dan Dukung Ahok Jadi Ketua KPK

Sidang Korupsi LNG Memanas, Hakim Bentak Penasihat Hukum dan Ancam Bubarkan Persidangan

Ketua Majelis Hakim membentak dan menegur keras Penasihat Hukum (PH) terdakwa di tengah persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina pada Senin, 2 Maret 2026. "Nanti dulu, dengar saya, saya yang memimpin sidang. Kalau tidak, kita bubarkan saja sidangnya," tegas Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Teguran bernada tinggi tersebut dipicu oleh sikap tim pembela yang memotong pembicaraan dan terus mencecar saksi Basuki Tjahaja Purnama alias A

Sidang Korupsi LNG Memanas, Hakim Bentak Penasihat Hukum dan Ancam Bubarkan Persidangan

Trump Ngaku Punya 3 Nama Calon Pengganti Khamenei

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mengantongi tiga nama yang dinilainya layak memimpin Iran, menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan AS–Israel. Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump menyebut ketiga sosok tersebut sebagai figur yang sangat baik untuk memimpin Iran. Namun, ia menolak mengungkap identitas mereka. “Saya tidak akan mengungkapkannya sekarang. Mari kita selesaikan dulu pekerjaannya,” ujar Trump, seperti dikutip

Trump Ngaku Punya 3 Nama Calon Pengganti Khamenei

Habiburokhman Tegaskan RDPU Kasus Nizam Syafei Bukan Bentuk Intervensi Penyidikan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus kematian tragis Nizam Syafei. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan langkah tersebut untuk memastikan transparansi, bukan bentuk intervensi terhadap penyidikan. RDPU menghadirkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukabumi. Keluarga bersama kuasa hukum korban turut m

Habiburokhman Tegaskan RDPU Kasus Nizam Syafei Bukan Bentuk Intervensi Penyidikan

Komisi III DPR RI Usulkan Hak Restitusi bagi Keluarga Nizam Syafei

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan pemberian hak restitusi atau ganti rugi bagi keluarga almarhum Nizam Syafei. Sebagai informasi, anak berusia 12 tersebut meninggal dunia akibat dugaan tindak kekerasan. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru yang menyampaikan ide tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026. Nasyirul Falah Amru menyorot tajam penanganan awal kasus tersebut oleh Kepo

Komisi III DPR RI Usulkan Hak Restitusi bagi Keluarga Nizam Syafei

Dicecar Penasihat Hukum Soal Kontrak LNG Pertamina, Ahok: Saya Lapor, Saya Komut!

Ketegangan mewarnai sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina (Persero) yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) tersebut terlibat ketegangan dengan Penasihat Hukum terdakwa, Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin, 2 Maret 2026. “Jangan membolak-balikkan masalah, saya mau jelaskan, saya masuk November 2019, lalu di Januari dalam rapat dilaporkan ole

Dicecar Penasihat Hukum Soal Kontrak LNG Pertamina, Ahok: Saya Lapor, Saya Komut!

Jangan Sekadar Netral! Komisi I DPR Minta Pemerintah RI Aktif Dorong Perdamaian di Timur Tengah

Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono memperingatkan bahwa eskalasi militer di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi memicu efek domino. Selain mengganggu stabilitas ekonomi, kepentingan nasional Indonesia berpotensi terkena imbas dari ketegangan antara ketiga negara tersebut. Terlebih lagi, adanya laporan serangan mi

Jangan Sekadar Netral! Komisi I DPR Minta Pemerintah RI Aktif Dorong Perdamaian di Timur Tengah

Tegas! Ahok Minta Pejabat Pertamina yang Terlibat Korupsi LNG Tak Boleh Naik Pangkat

Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menunjukkan keseriusannya dalam membantu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Ia bertekad untuk memblokir jenjang karier seluruh pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin, 2 Maret 2026. “Seluruh pejabat yang terlibat tolong di

Tegas! Ahok Minta Pejabat Pertamina yang Terlibat Korupsi LNG Tak Boleh Naik Pangkat