AFU.id

Indeks Berita

Parlemen AS Setujui Bantuan Ukraina, Sepaket dengan Sanksi Tambahan Terhadap Rusia

Parlemen Amerika Serikat (AS) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang bantuan untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia. RUU yang pertama kali diajukan pada April 2025 itu disahkan parlemen dengan dukungan 226 anggota, sementara 195 anggota lainnya menyatakan penolakan. Dengan hasil tersebut, rancangan aturan tersebut melangkah ke tahap berikutnya untuk dibahas di senat sebelum dapat diberlakukan secara resmi. RUU tersebut menetapkan pembentukan dana pemulihan Ukraina serta memperbarui ke

Parlemen AS Setujui Bantuan Ukraina, Sepaket dengan Sanksi Tambahan Terhadap Rusia

Potensi Maritim Besar, Realisasi APBD Maluku Masih Rendah

Pemerintah pusat menyoroti potensi maritim Maluku yang dinilai belum sepenuhnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Di saat yang sama, realisasi APBD Provinsi Maluku masih dinilai perlu dipacu agar program pembangunan berjalan lebih cepat. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Maluku. Ia memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta capaian program strategis nasional. Ribka menilai Maluku memiliki kekuatan

Potensi Maritim Besar, Realisasi APBD Maluku Masih Rendah

Pigai Wacanakan Sipil Isi Jabatan Polri, Seberapa Mungkin?

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan agar sipil dapat menempati jabatan nonoperasional di Polri. Usulan ini muncul di tengah perdebatan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama ini, pembahasan revisi UU Polri lebih banyak pada isu usia pensiun, kewenangan, pengawasan, dan hubungan kelembagaan. Namun, Pigai memberi wacana baru yang cukup menarik. "Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untu

Pigai Wacanakan Sipil Isi Jabatan Polri, Seberapa Mungkin?

Siasat Jakarta Fair 2026 Hadapi Gejolak Global: Pacu Perputaran Uang hingga Rp8 Triliun

Di tengah isu konflik Timur Tengah yang berdampak pada gejolak ekonomi nasional, pihak penyelenggara pesta rakyat "Jakarta Fair Kemayoran 2026" tetap menggaungkan target transaksi sebesar miliaran rupiah. Acara yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1968 tersebut diketahui sebelumnya mendapatkan total transaksi Rp7,3 triliun. Pada tahun ini, pihak penyelenggara menargetkan peningkatan transaksi menjadi Rp8 triliun dari total target 6 juta pengunjung. “Tentu peningkatan transaksi tersebut m

Siasat Jakarta Fair 2026 Hadapi Gejolak Global: Pacu Perputaran Uang hingga Rp8 Triliun

Jika Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil, Pigai Usul Sipil Juga Masuk Polri

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan kalangan sipil profesional dapat mengisi jabatan tertentu di Polri. Usulan itu disampaikan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pigai mengatakan jabatan yang dapat diisi sipil bukan jabatan operasional kepolisian. Posisi tersebut meliputi bidang administrasi, keuangan, inspektorat, personalia, pengawasan internal, transformasi digital, hingga tata kelola organisasi. “Saya usulkan salah satu muatan revis

Jika Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil, Pigai Usul Sipil Juga Masuk Polri

Terungkap, Perbudakan di Atas Kapal Penangkap Cumi Berbedera China, 350 AKP Indonesia Jadi Korban

Perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja di laut kembali terungkap. Kali ini, korbannya adalah sejumlah 350 orang Awak Kapal Perikanan (AKP) asal Indonesia dan 80 AKP Filipina yang menjadi korban. Mereka dieksplitasi, dipaksa bekerja hampir sepanjang siang dan malam, tanpa makanan yang memadai dan mengalami siksaan fisik dari kapten kapal, ketika mereka tampak kelelahan. Praktik perbudakan dan kekerasan di laut ini, umumnya dilakukan kapal-kapal penangkap cumi yang beroperasi di perairan Samudra

Terungkap, Perbudakan di Atas Kapal Penangkap Cumi Berbedera China, 350 AKP Indonesia Jadi Korban

LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator di Kasus Korupsi BGN dan Imipas

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi saksi, pelapor, ahli, hingga saksi pelaku (justice collaborator/JC) dalam penanganan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). LPSK menegaskan keberanian pengungkap fakta sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga negara wajib menjamin perlindungan agar keterangan dapat diberikan tanpa tekanan, ancaman, maupun intimidasi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penanganan per

LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator di Kasus Korupsi BGN dan Imipas

Sidang Ekstradisi Buron Korupsi KTP-E Paulus Tannos Digelar Agustus 2026

Sidang ekstradisi buronan kasus KTP elektronik Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin di Singapura akan dilanjutkan pada Agustus 2026. Tahapan tersebut memasuki agenda committal hearing yang menjadi bagian dari proses lanjutan dalam persidangan ekstradisi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat, (5/6/2026), menjelaskan persidangan tersebut akan mendengarkan pendapat akhir dari masing-masing pihak yang meliputi Pemerintah Republik Indonesia yang diwakilkan Attorney-General’s Chambers (AGC) Singapura d

Sidang Ekstradisi Buron Korupsi KTP-E Paulus Tannos Digelar Agustus 2026

MBG Terus Dikebut, BGN Bantah Isu Penghentian Dana

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berlangsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan informasi terkait penghentian penyaluran dana program tersebut tidak benar atau hoaks. Kepala BGN Nanik S. Deyang, pada Kamis, (4/6/2026) menyatakan tidak ada instruksi maupun kebijakan resmi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebut sejumlah SPPG

MBG Terus Dikebut, BGN Bantah Isu Penghentian Dana

Wacana Dua Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten: Perkuat Pertahanan atau Militerisasi Sipil?

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membuat dua Batalyon Komponen Cadangan (Komcad) di setiap kabupaten. Jika dikali dua dengan jumlah kabupaten saat ini, maka batalyon baru yang akan dibentuk itu sebanyak 832. Wacana ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto di sela-sela upacara penutupan latihan dasar militer Komcad ASN di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (5/6/2026). "Harapannya kita di tiap kabupaten itu ada dua batalyon Komcad ya di 514 kabupaten," kata Donny. D

Wacana Dua Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten: Perkuat Pertahanan atau Militerisasi Sipil?