AFU.id

Indeks Berita

15 Tahun Sembunyi di Bunker Depok, Bule Amerika Buronan Kasus Pelecehan Seksual Dideportasi

Warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial AW ditangkap di sebuah bunker kediamannya di Depok, Jawa Barat, usai buron dari kasus pelecehan seksual dan berkali-kali memalsukan identitas selama 15 tahun pelariannya. Penangkapan pada Kamis (23/4/2026) tersebut merupakan hasil penelusuran rekam jejak pelaku oleh aparat imigrasi. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan AW tersebut, pihak imigrasi mengambil langkah pendetensian dan deportasi AW pada (4/6/2026) dengan pengawalan dari US Marshals yang

15 Tahun Sembunyi di Bunker Depok, Bule Amerika Buronan Kasus Pelecehan Seksual Dideportasi

Perizinan Tambang Dijadikan Alat Peras, Pegawai ESDM Kalsel Ditangkap

Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan ditangkap dalam dugaan perkara korupsi pemerasan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong. Nilai uang yang diduga dikumpulkan tersangka mencapai Rp1,2 Miliar. Tersangka berinisial HPW. Ia menjabat sebagai evaluator pada Seksi Penguasaan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan. "Tersangka berinisial HPW selaku evaluator pada Seksi Penguasaan Bidang Pertambangan Mi

Perizinan Tambang Dijadikan Alat Peras, Pegawai ESDM Kalsel Ditangkap

Dugaan Perundungan Santri Berujung Maut di Lombok Tengah

Tiga santri menjadi korban pembakaran di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Satu santri dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kasus itu terjadi pada November 2025. Namun, peristiwa tersebut baru menjadi perhatian publik setelah video korban saat menjalani perawatan beredar di media sosial. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram Joko Jumadi mengatakan pihaknya prihatin setelah melihat video korban yang diunggah di media so

Dugaan Perundungan Santri Berujung Maut di Lombok Tengah

Reformasi Jabatan Dipersoalkan, Anggota DPR Mafirion: Pigai Jangan Sibuk Urus Polri

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, fokus pada penyelesaian berbagai persoalan HAM, alih-alih mengajukan wacana terkait pengaturan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya," kata Mafirion di Jakarta, Senin, (8/6/2026). Mafiri

Reformasi Jabatan Dipersoalkan, Anggota DPR Mafirion: Pigai Jangan Sibuk Urus Polri

Bansos Digital Perlu Pendampingan, Warga Rentan Tertipu

Uji coba digitalisasi bantuan sosial mulai dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Program ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Namun, penerima manfaat juga menghadapi risiko baru jika belum memahami penggunaan layanan keuangan digital. Risiko tersebut antara lain salah transaksi, penipuan melalui tautan palsu, kebocoran PIN, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Bansos Digital Perlu Pendampingan, Warga Rentan Tertipu

51 Ribu Kasus ISPA di Tangerang dalam Lima Bulan, Mayoritas Menyerang Balita

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 51.300 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang Januari hingga Mei 2026. Mayoritas penderita berasal dari kelompok balita yang dinilai lebih rentan terhadap gangguan saluran pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan kasus ISPA ditemukan di seluruh 29 kecamatan di wilayah tersebut. Gejala yang dialami penderita bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. "Total ada 51.300 anak di Kabupaten Tangerang

51 Ribu Kasus ISPA di Tangerang dalam Lima Bulan, Mayoritas Menyerang Balita

Kemendag Terbitkan Permendag Baru, Perketat Aturan Main E-Commerce dan Lindungi Produk Lokal

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat regulasi ekosistem perdagangan digital nasional mulai dari perlindungan produk dalam negeri hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penguatan regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce yang telah diterbitkan hari ini, Senin (8/6/2026). “Ini Permendag perubahan,” ujar Mendag, Budi Santoso dalam k

Kemendag Terbitkan Permendag Baru, Perketat Aturan Main E-Commerce dan Lindungi Produk Lokal

Hukuman Naik Jadi 15 Tahun, Eks Perwira Polri Tempuh Kasasi Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Eks Perwira Menengah Polri, I Made Yogi Purusa Utama, yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, resmi menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Mataram. Langkah ini diambil setelah putusan banding Pengadilan Tinggi NTB memperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara. Menurut kuasa hukum terdakwa, Suhartono, pihaknya keberatan terhadap pertimbangan hakim pada tingkat banding yang dianggap tidak sesuai de

Hukuman Naik Jadi 15 Tahun, Eks Perwira Polri Tempuh Kasasi Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Honorer "Titipan" Bebani APBD, Mendagri Tito: Datang Jam 8 Pulang Jam 10 Tanpa Kompetensi

Praktik perekrutan tenaga honorer di daerah disebut kerap menjadi ruang titipan pejabat, kepala daerah, hingga tim sukses. Pola itu dinilai banyak terjadi pada tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi memadai dan berujung membebani APBD. Menteri Dalam (Mendagri) Negeri Tito Karnavian mengatakan tenaga honorer untuk kebutuhan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan masih dapat dipahami. Namun, ia menyoroti perekrutan honorer administrasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kemampua

Honorer "Titipan" Bebani APBD, Mendagri Tito: Datang Jam 8 Pulang Jam 10 Tanpa Kompetensi

Konsekuensi Refocusing MBG: Dilema Bagi Investor dan Potensi PHK Massal

Pemerintah mengubah arah kebijakan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah. Efisiensi besar-besaran pun tak bisa dihindari. Sinyal tegas itu disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru yang menggantikan Dadan Hindayana pada awal pekan ini. Kata dia, pemerintah tak akan lagi fokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat. Pemerintah kini lebih memilih mengejar perbaikan kualitas program. "Kami aka

Konsekuensi Refocusing MBG: Dilema Bagi Investor dan Potensi PHK Massal