AFU.id

Indeks Berita

Kuota Produksi Nikel 2026 Belum Diputuskan, Ini Penjelasan ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menetapkan total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel untuk 2026, termasuk perubahan kuota produksi yang diajukan pelaku usaha. Pemerintah menyatakan seluruh usulan revisi masih dalam tahap evaluasi menjelang periode pengajuan perubahan RKAB. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait angka produksi nikel. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan da

Kuota Produksi Nikel 2026 Belum Diputuskan, Ini Penjelasan ESDM

Minta Bukti Konkret, Mahfud Tantang Prabowo Sebut Nama Pendana Demonstrasi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara terbuka dan konkret identitas pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi mahasiswa, bukan sekadar klaim tanpa bukti. Mahfud menilai klaim Prabowo terkait pendanaan demonstrasi harus diikuti transparansi penuh. Tanpa kejelasan, menurutnya, persoalan tidak akan terselesaikan dan hanya menciptakan spekulasi di masyarakat. "Seharusnya dibicarakan lang

Minta Bukti Konkret, Mahfud Tantang Prabowo Sebut Nama Pendana Demonstrasi

Dua Gempa Dahsyat Tewaskan 164 Orang, Venezuela Tetapkan Darurat Nasional

Dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela menewaskan sedikitnya 164 orang dan melukai 971 lainnya. Pemerintah Venezuela menetapkan keadaan darurat nasional ketika tim penyelamat masih mencari warga yang tertimbun bangunan runtuh di Caracas dan sejumlah wilayah lain. Gempa pertama mengguncang wilayah sekitar 160 kilometer di sebelah barat Caracas pada Rabu. Kurang dari satu menit kemudian, gempa kedua yang lebih kuat melanda kawasan yang berdekatan dan memicu ker

Dua Gempa Dahsyat Tewaskan 164 Orang, Venezuela Tetapkan Darurat Nasional

Ompreng Bisa Tularkan Penyakit? Menkes: Belum Saatnya Isu Itu Dibahas

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menolak membahas kekhawatiran soal potensi penularan penyakit melalui wadah makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penderita tuberkulosis (TBC). Menkes menyatakan isu tersebut adalah persoalan terpisah yang akan dibahas setelah target intervensi gizi ditetapkan. Budi menjelaskan pernyataannya mengenai penderita TBC sebagai prioritas intervensi gizi muncul setelah dia diminta menunjukkan kelompok mana saja yang membutuhkan asupan giz

Ompreng Bisa Tularkan Penyakit? Menkes: Belum Saatnya Isu Itu Dibahas

Bank Berebut Dana, LPS Naikkan Bunga Penjaminan ke 3,75 Persen

Lembaga Penjamin Simpanan menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah sebesar 25 basis poin di tengah meningkatnya kompetisi suku bunga antarbank dalam menghimpun dana masyarakat. Tingkat bunga penjaminan untuk bank umum kini menjadi 3,75 persen dan bank perekonomian rakyat 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing pada bank umum tetap sebesar 2 persen. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah LPS melihat kenaikan bunga simpanan di berbagai kelompok bank, me

Bank Berebut Dana, LPS Naikkan Bunga Penjaminan ke 3,75 Persen

Jaksa Banding Vonis Bebas Korupsi Irigasi Dompu dengan KUHAP Baru

Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan banding atas vonis bebas Amiruddin, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Sori Paranggi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu tahun anggaran 2020. Jaksa juga mengajukan banding terhadap putusan dua terdakwa lain, Abubakar dan I Dewa Putu Alit Sudarsana. Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu Danny Curia Novitawan mengatakan jaksa telah menyatakan banding kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Kejaks

Jaksa Banding Vonis Bebas Korupsi Irigasi Dompu dengan KUHAP Baru

Push-up Hingga Tak Diberi Makan, Begini Hukuman Fisik di Latihan Militer SPPI

Komandan Latihan (Danlat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Brigif 1 Marinir, Letkol (Mar) Agus, mengonfirmasi adanya hukuman fisik bagi calon pengelola koperasi yang tidak disiplin selama mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Agus menegaskan, bentuk hukuman yang diberikan pelatih disesuaikan dengan tingkat kesalahan peserta dan tidak disamakan dengan standar hukuman di lingkungan

Push-up Hingga Tak Diberi Makan, Begini Hukuman Fisik di Latihan Militer SPPI

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Sita Dokumen Rekayasa Audit Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting usai menggeledah kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison pada Kamis (25/6/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan tersebut, di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan serta dokumen perubahan hasil temuan dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar T

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Sita Dokumen Rekayasa Audit Muara Enim

Pesona "Ustazah" Nia Hajar Jadi Perbincangan di Medsos, Raup Jutaan Likes di TikTok, Diduga Hasil Rekayasa AI

Yaa Allah… Yuk, mumpung tahun baru, mumpung waktunya hijrah ke kondisi yang lebih baik. Yuk bisa yuk… " demikian tulis akun @Bintu__Baba di media sosial, sembari mengutip petuah religius tentang tata krama bicara perempuan yang disebutnya bersumber dari seorang tokoh bernama "Ustazah Hajar". Bagi ribuan jemaah digital seperti @Bintu__Baba, sosok Nia Hajar adalah oase kesejukan di jagat maya. Dengan paras cantik, lesung pipi yang khas saat tersenyum, dan jilbab yang anggun, ia kerap membagikan vi

Pesona "Ustazah" Nia Hajar Jadi Perbincangan di Medsos, Raup Jutaan Likes di TikTok, Diduga Hasil Rekayasa AI

KPK Usut Dugaan Setoran Kanim Bali ke Pusat dalam Kasus Izin Tinggal WNA

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan setoran dari Kantor Imigrasi di Bali kepada pihak-pihak di tingkat pusat dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Perkara tersebut sebelumnya menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2026, Silmy Karim, bersama tujuh tersangka lain. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan indikasi pungutan dari Kantor Imigrasi Bali yang diduga disetorkan ke pusat.

KPK Usut Dugaan Setoran Kanim Bali ke Pusat dalam Kasus Izin Tinggal WNA