AFU.id

Indeks Berita

Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga TNI? Ini Dasar Hukumnya

Markas Besar TNI menyatakan penjagaan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan. TNI juga menegaskan pengamanan tersebut bukan bagian dari rangkaian penggeledahan Polri di sejumlah lokasi Penjelasan tersebut disampaikan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas pada Kamis (9/7/2026), setelah keberadaan prajurit TNI di sekitar rumah Febrie di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi perhatian publik pada Rabu

Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga TNI? Ini Dasar Hukumnya

Kronologi Tiga Santri Dibakar Kakak Kelas di Ponpes Lombok Tengah, Satu Tewas

Tiga santri di sebuah Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi korban pembakaran yang dilakukan kakak kelasnya pada Desember 2025. Peristiwa itu mengakibatkan satu santri meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 85 persen, sementara dua korban lainnya menderita luka bakar serius dan masih menjalani perawatan. Kronologi Pembakaran Kuasa hukum korban sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumad

Kronologi Tiga Santri Dibakar Kakak Kelas di Ponpes Lombok Tengah, Satu Tewas

Dua Tahun Produksi Sajam Ilegal, Pemuda Minahasa Utara Ditangkap Polisi

Polda Sulawesi Utara menggerebek sebuah rumah di kompleks perumahan Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara, yang diduga menjadi lokasi produksi dan penjualan senjata tajam ilegal. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah senjata tajam siap edar beserta peralatan pembuatannya. Kasus ini terungkap setelah Tim Resmob Polda Sulut menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan pada malam hari di kawasan tersebut. Hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial

Dua Tahun Produksi Sajam Ilegal, Pemuda Minahasa Utara Ditangkap Polisi

TNI Buka Alasan Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga: Permintaan Kejagung, Bukan Bagian dari Geledah Polri

Markas Besar TNI buka suara soal penjagaan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TNI menyebut pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan penjagaan terhadap Febrie telah dikoordinasikan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebut pengamanan itu berkaitan dengan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas. “Terkait pengamanan

TNI Buka Alasan Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga: Permintaan Kejagung, Bukan Bagian dari Geledah Polri

Mengapa Ada TNI di Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah saat Penggeledahan? Ini Penjelasannya

Keberadaan sejumlah prajurit TNI yang berjaga di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Kramat Pela, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026), memicu tanda tanya publik. Pengamanan itu berlangsung bersamaan dengan rangkaian penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri di sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala Pusat Penerangan (

Mengapa Ada TNI di Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah saat Penggeledahan? Ini Penjelasannya

Bukan soal Penggeledahan, TNI Jelaskan Alasan Jaga Ketat Rumah Febrie Adriansyah

Puluhan prajurit TNI diketahui melakukan penjagaan ketat di rumah dinas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (8/7/2026). Sedikitnya 20 anggota TNI berseragam lengkap tampak bersiaga di depan pagar tinggi kediaman tersebut sejak Rabu siang. Kehadiran pasukan bersenjata itu sempat memicu perhatian dan spekulasi publik. Markas Besar (Mabes) TNI pun angkat bicara untuk menjelaskan latar bela

Bukan soal Penggeledahan, TNI Jelaskan Alasan Jaga Ketat Rumah Febrie Adriansyah

KPK Sentil Celah Fraud, BPJS Kesehatan Perketat Aturan Klaim Faskes

Sistem pembiayaan klaim medis di lembaga jaminan sosial kesehatan dinilai masih menyimpan celah kecurangan atau fraud yang berlangsung bertahun-tahun. Celah tersebut berpotensi membocorkan dana jaminan kesehatan yang dihimpun dari iuran masyarakat. Sorotan itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito membenarka

KPK Sentil Celah Fraud, BPJS Kesehatan Perketat Aturan Klaim Faskes

Ini Belasan Lokasi yang Digeledah Polri Terkait Korupsi Batu Bara

Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya (8/7/2026). Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan rangkaia

Ini Belasan Lokasi yang Digeledah Polri Terkait Korupsi Batu Bara

Sudah Final, Ini Maksud Sistem Ekonomi Indonesia Dirombak Total Sesuai Pasal 33 UUD 45 oleh Prabowo

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk merombak sistem ekonomi nasional. Perombakan tersebut dilakukan agar tata kelola ekonomi Indonesia kembali sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurut Qodari, arahan Prabowo itu sudah bersifat final dan tidak lagi menjadi wacana. Persoalan yang tersisa hanya menyangkut teknis penerapannya di lapangan. Hal tersebut disampaikan Qodari dalam Bisnis Indonesia Forum

Sudah Final, Ini Maksud Sistem Ekonomi Indonesia Dirombak Total Sesuai Pasal 33 UUD 45 oleh Prabowo

Puan Bilang Komunikasi Jalan, Tapi RUU Pemilu Tetap Mandek di DPR, Desain Kecurangan 2029?

Ketua DPR RI, Puan Maharani belum lama ini mengklaim komunikasi politik soal revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terus berjalan. Namun di lapangan, pembahasan RUU Pemilu justru mandek. Pimpinan DPR diketahui bahkan meminta Komisi II menunda pembentukan panitia kerja (Panja), sementara waktu menuju Pemilu 2029 kian menipis. Situasi ini memunculkan kekhawatiran kalangan sipil lambannya pembahasan berpotensi menjadi awal dari desain kecurangan pemilu mendatang. Realitas terbaru m

Puan Bilang Komunikasi Jalan, Tapi RUU Pemilu Tetap Mandek di DPR, Desain Kecurangan 2029?