Indeks Berita

Bukti Verponding Vs HPL di Sengketa Lahan Tanah Abang, Mana Lebih Kuat?

JAKARTA - AFU - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Minggu (5/4/2026) bersikeras bahwa sebidang lahan di Tanah Abang merupakan aset sah milik PT KAI. Artinya itu bukan lagi lahan sengketa, melainkan lahan sah secara hukum. Buktinya adalah surat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat diverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. Sementara GRIB Jaya, yang berada di kubu seberang, juga tidak mundur. Mereka menyebut pihaknya benar, karena secara sah sudah menempati lahan itu sel

4 bulan lalu

14 media, Cenderung netral

Tak Ada Fusi di Antara Gerindra dan NasDem, Willy Aditya: Jangan Samakan Blok Politik dengan Fusi Partai

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa tidak pernah ada pembicaraan terkait fusi atau penyatuan Partai Gerindra dengan Partai NasDem, seperti isu yang mencuat. Dia pun mengaku bingung terhadap isu yang berkembang tersebut, dan mempertanyakan sumber informasinya. "Kita juga apa namanya, begitu dengar juga kita bingung sebenarnya dari mana," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Dasco mengatakan, NasDem sudah membantah terkait i

4 bulan lalu

Dasco Tidak Ingin Buru-buru Bahas RUU Pemilu, Cita-citakan UU Ideal atau Konsolidasi Parpol Belum Rampung?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin buru-buru membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, dia menginginkan agar Undang-Undang Pemilu yang nantinya dihasilkan bisa benar-benar baik. Pimpinan DPR RI, kata dia, kini tengah meminta para partai politik untuk melakukan simulasi sistem pemilu untuk menunjang pembahasan RUU tersebut. "Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simu

4 bulan lalu

Pasca Insiden Maut di Maltra, Golkar Gerak Cepat Tunjuk Plt dan Gelar Musda

Iklim politik di Kabupaten Maluku Tenggara (Maltra), Provinsi Maluku, mendadak mencekam menyusul insiden pembunuhan keji terhadap Dr Agrapinus Rumatora. Sebagai informasi, Dr Agrapinus Rumatora alias Nus Kei merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maltra. Nus Kei juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maltra Periode 2024-2029. Ia mengembuskan napas terakhir usai ditikam oleh orang tak dikenal (OTK) di Bandara Ka

4 bulan lalu

Menanti Sepak 'Keadilan' Tiga Hakim Militer Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. "Sudah, sudah ada penetapan majelis hakimnya untuk sidang nanti," kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Endah Wulandari saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Endah memastikan, proses hukum kasus terkait Andrie Yunus ini akan terus berlanjut. Berkas perkara

4 bulan lalu

Tuduhan Monopoli Pengadaan Chromebook Runtuh, Presiden Google Asia Pasifik Akui Kalah Saing

Tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kesepakatan rahasia pengadaan Chromebook dan investasi GoTo (PT AKAB) patah di ruang sidang. Presiden Google Asia Pasifik, Scott Beaumont, bersaksi bahwa pihaknya justru merasa pesimistis tatkala menawarkan produknya kepada Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudrisetk RI) era Nadiem Makarim. “Sebenarnya tidak ada, jadi pada saat itu, kita sebetulnya dalam pertemuan pesimistis,” ungkapnya dalam persidangan, pada Seni

4 bulan lalu

Sinkronisasi Astacita ke Daerah, Antara Keselarasan Visi dan Kemandirian Anggaran DPRD

Langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia memunculkan sinyal kuat adanya upaya sentralisasi kebijakan hingga ke tingkat daerah. Melalui dalih penyelarasan visi ‘Astacita’, pemerintah pusat secara tersirat menekan pimpinan legislatif daerah sebagai pemegang otoritas anggaran. Yang mana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersusun untuk memuluskan program-program prioritas nasional, tak terkec

4 bulan lalu

Ajudan hingga Sekda Jadi Pengepul ‘Jatah’ Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sebuah ironi kelam di tubuh birokrasi daerah Indonesia. Yang mana, struktur pemerintahan yang pembiayaannya berasal dari negara, justru bermutasi menjadi sindikat terstruktur. Lembaga antirasuah Indonesia menyampaikan fenomena kepala daerah yang sengaja menggunakan ajudan hingga sekretaris daerah (sekda) sebagai tameng, sekaligus pengepul uang suap. Kejahatan kerah putih masa kini tak lagi terlaksana secara tunggal, melainkan memanfaatkan kesetiaan b

4 bulan lalu

Dugaan Polisi 'Main' Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Bekasi

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Divisj Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa anggota polisi berinisial YS atas dugaan keterlibatannya dalam praktik rangkap usaha sebagai broker proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. "Bongkar permainan-permainan proyek yang diperantarai oleh Yayat ini. Propam Polri harus periksa Yayat dan memproses dugaan pelanggaran ke sidang kode etik. KPK juga harus dalami dugaan korupsinya karena ini sudah terbuka," k

4 bulan lalu

‘Filosofi 2 Sayap’ di Hari Kartini 2026, Bangsa Tak Bisa Terbang Tinggi Jika Salah Satunya Dilumpuhkan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menyampaikan ‘filosofi dua sayap’ dalam peringatan Hari Kartini 2026, Selasa, (21/4/2026). Puan Maharani menegaskan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional bukan sekadar kebijakan afirmatif atau formalitas politik. Akan tetapi, sumbangsih kaum hawa merupakan sebuah kebutuhan sangat mendesak untuk memperkuat daya saing bangsa. Ia mengkritisi pandangan yang masih mereduksi peran perempuan hanya pada ranah domestik.

4 bulan lalu