AFU.id

Indeks Berita

Pilot WNA Dilaporkan Tewas usai Pesawat AMA Dibakar KKB di Yahukimo

Pilot pesawat perintis Associated Mission Aviation (AMA) bernama Nicholas F. Goselin dilaporkan meninggal dunia setelah pesawat PK-RCY diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026). Pesawat jenis Pilatus Porter PC-6 itu berangkat dari Bandara Wamena pukul 06.30 WIT menuju Lapangan Terbang Balinggama. Berdasarkan informasi awal dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Wamena, pesawat membawa sat

Pilot WNA Dilaporkan Tewas usai Pesawat AMA Dibakar KKB di Yahukimo

Sidang Perdana Dokter Tifa Kasus Ijazah Palsu, Jokowi Merasa Dihina Sehina-Hinanya

Sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma, yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Dokter Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait pernyataannya yang menuduh ijazah sarjana (S1) Jokowi palsu. Jaksa menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada Maret 2025,

Sidang Perdana Dokter Tifa Kasus Ijazah Palsu, Jokowi Merasa Dihina Sehina-Hinanya

Kasus Penyekapan YTR Masuk Tahap Rekonstruksi, Polisi Cocokkan Kronologi di Enam Lokasi

Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap perempuan berinisial YTR (29) yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat (30). Rekonstruksi digelar di Markas Polda Jawa Barat, Kamis (2/7/2026), untuk mencocokkan keterangan para pihak sekaligus melengkapi berkas penyidikan. Direktur Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Barat Kombes Pol Rumi Untari mengatakan rekonstruksi bertujuan memastikan kesesuaian antara ketera

Kasus Penyekapan YTR Masuk Tahap Rekonstruksi, Polisi Cocokkan Kronologi di Enam Lokasi

Jaksa Beberkan 5 Unggahan Dokter Tifa yang Tuding Ijazah Jokowi Palsu

Jaksa membacakan dakwaan terhadap Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah strata satu atau S1 palsu. Dalam sidang perdana, jaksa menyebut lima dari 28 unggahan media sosial yang diperlihatkan kepada Jokowi memuat tudingan tersebut dan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Sidang pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Jaksa menyebut perkara bermula ketika a

Jaksa Beberkan 5 Unggahan Dokter Tifa yang Tuding Ijazah Jokowi Palsu

32 Ibu Hamil Ikut Latsarmil, Komnas Perempuan: Skrining Tak Responsif Gender

Proses skrining kesehatan peserta Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) menuai sorotan. Komnas Perempuan menilai seleksi tersebut tidak responsif gender setelah 32 peserta perempuan dalam kondisi hamil sempat lolos pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dipulangkan. Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengatakan temuan tersebut menunjukkan mekanisme pemeriksaan kesehatan belum mampu mengakomodasi kebutuh

32 Ibu Hamil Ikut Latsarmil, Komnas Perempuan: Skrining Tak Responsif Gender

DPR Minta Penghasilan Kepala Daerah Dinaikkan, Efektif Cegah Korupsi?

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kuantan Singingi, Riau, Suhardiman Amby, memunculkan kembali wacana perombakan penghasilan kepala daerah. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu yang ia singgung adalah tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah dan rendahnya penghasilan resmi kepala daerah. Menurut Rifqi, penghasilan kepala daerah

DPR Minta Penghasilan Kepala Daerah Dinaikkan, Efektif Cegah Korupsi?

Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rugikan Negara Rp21 Miliar, Tiga Terdakwa Hadapi Sidang Perdana

Perkara dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan yang diduga merugikan negara hingga Rp21 miliar segera memasuki babak persidangan. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut dipimpin I Wayan Yasa dengan hakim anggota Teddy Windiarto dan Jaini Basir. “Sidang tersebut akan mengadili tiga terdakwa yang terlibat dalam praktik klaim JKK fiktif di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan DKI

Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rugikan Negara Rp21 Miliar, Tiga Terdakwa Hadapi Sidang Perdana

Ancaman Pidana Mengintai: Proyek Ratusan Gedung Kopdes Merah Putih Diduga Tabrak Lahan LP2B, Kepala Desa Paling Rentan Terseret Pidana

Program percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—yang digadang-gadang sebagai episentrum logistik dan distribusi ekonomi desa—kini berbenturan keras dengan hukum tata ruang. Ambisi membangun puluhan ribu gerai dalam waktu singkat justru memicu terjadinya alih fungsi massal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di berbagai daerah. Berdasarkan kompilasi data dan investigasi lapangan terbaru per Juli 2026, ratusan bangunan KDMP kini berstatus ob

Ancaman Pidana Mengintai: Proyek Ratusan Gedung Kopdes Merah Putih Diduga Tabrak Lahan LP2B, Kepala Desa Paling Rentan Terseret Pidana

Kasus Korupsi Gubernur Riau, KPK Periksa Dua Anggota DPRD Fraksi PDIP dan PKB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam kasus pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Dua di antaranya merupakan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDIP dan PKB, sementara empat lainnya berasal dari unsur rumah jabatan gubernur, ajudan militer, hingga pihak rumah tangga. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah

Kasus Korupsi Gubernur Riau, KPK Periksa Dua Anggota DPRD Fraksi PDIP dan PKB

KPK Usut Dugaan Korupsi Dagang Komoditas di KPBN, 7 Saksi Dipanggil

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi perdagangan komoditas di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN, anak usaha PTPN Group. Perkara yang disidik berkaitan dengan transaksi komoditas pada periode 2018–2020. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan surat perintah penyidikan perkara tersebut diterbitkan pada Juni 2026. Namun, KPK belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. “Sprindik baru per Juni 2

KPK Usut Dugaan Korupsi Dagang Komoditas di KPBN, 7 Saksi Dipanggil