Indeks Berita

Targetkan Internet Rata-Rata 100 Mbps dalam Dua Tahun, Kemkomdigi Percepat Infrastruktur Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mempercepat pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga ke wilayah pinggiran. Langkah ini diambil demi mewujudkan target kecepatan rata-rata internet nasional mencapai 100 Mbps. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa akses internet berkualitas tinggi kini telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemer

1 bulan lalu

Perluas Akses, LPDP Permudah Syarat Bahasa Inggris pada Seleksi Beasiswa Tahap II 2026

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi menyederhanakan persyaratan seleksi Beasiswa LPDP Tahap II Tahun 2026. Langkah ini diambil dengan memberikan pelonggaran pada ketentuan kemampuan bahasa Inggris guna memperluas akses bagi masyarakat yang ingin mengikuti program beasiswa tersebut. "Yang berbeda dari seleksi beasiswa LPDP di tahap yang kedua ini, syaratnya dimudahkan. Khususnya dari persyaratan bahasa Inggris," ujar Kepala Sub Divisi Komunikasi LPDP, Risqi Sita Nova

1 bulan lalu

PGI Kritik Pendekatan Militeristik di Papua: Warga Sipil Terus Jadi Korban

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengkritik pendekatan militeristik dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Pendekatan tersebut dinilai tidak mampu menghadirkan solusi damai dan justru membuat warga sipil terus menjadi korban. Kritik itu disampaikan PGI menyusul eskalasi kekerasan di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yahukimo, Papua, yang kembali menelan korban jiwa serta memaksa ribuan warga sipil mengungsi. “Bagi PGI, setiap nyawa yang hilang adalah tragedi kemanusiaan. Keti

1 bulan lalu

Wamenkomdigi: Tiga dari Lima Anak Palsukan Usia Demi Akses Media Sosial

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dirujuk pemerintah, tiga dari lima anak diketahui memalsukan usia mereka agar bisa mengakses platform media sosial. Fenomena ini dinilai menjadi tantangan awal dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). "Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan m

1 bulan lalu

Papua Selatan Jadi Kawasan Pangan Seluas 102 Ribu Hektare, Bulog Targetkan Lumbung Pangan Masa Depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog menetapkan Papua Selatan sebagai wilayah pengembangan kawasan pangan terbesar di Tanah Papua dengan total luas mencapai sekitar 102 ribu hektare. Kawasan ini diproyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan Indonesia yang terintegrasi penuh dari sektor hulu hingga hilir. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa total luasan tersebut terbagi menjadi dua fokus utama. "Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan terdiri atas 48.934 hektare la

1 bulan lalu

Prabowo Terbitkan Perpres No. 111 Tahun 2025, Budaya LGBTQ Disebut Ancaman Keamanan Negara, Dukungan Mengalir dari MUI dan DPR

Isu mengenai Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) di Indonesia memasuki babak baru yang lebih formal dalam ranah kebijakan negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan langkah strategis dengan memasukkan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam dokumen resmi pertahanan negara, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, pada tanggal 24 Oktober 2025 oleh Presiden Prabowo Subi

1 bulan lalu

Bulog Sebut Papua Selatan Jadi Kawasan Pangan Terbesar

Perum Bulog menyebut Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan kawasan pangan terbesar di Tanah Papua. Total lahan yang dikembangkan di wilayah itu mencapai sekitar 102 ribu hektare. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan kawasan pangan Papua Selatan diproyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan Indonesia. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan terdiri atas 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.4

1 bulan lalu

Aksi "Boti Hunter" Muncul di Tengah Pro-Kontra Usulan MUI soal Hukum Pidana LGBT

Video aksi “Boti Hunter” beredar di media sosial. Aksi tersebut dilakukan sejumlah kelompok orang yang membranding kelompoknya anti boti club dengan konvoi sepeda berkeliling kota dan membawa tulisan-tulisan anti boti di bendera. Aksi tersebut juga merujuk pada maraknya fenomena boti di media sosial. Video yang diunggah pertama kali oleh pengguna akun @Robbytanziilal_ tersebut memperlihatkan aksi anti boti club menolak keras adanya penyimpangan seksual yang kian terjadi. Diketahui, dalam hal ini

1 bulan lalu

DPR Sorot Amplop Raja Juli: Gratifikasi Wajib Dilapor ke KPK, Bukan Dikembalikan ke Pemberi

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menerima amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Firman menegaskan, jika pemberian itu masuk kategori gratifikasi, maka mekanisme yang benar adalah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan mengembalikan uang tersebut kepada pihak pemberi. “Pengembalian gratifikasi yang benar adalah kepada KPK, bukan kepada pemberi. Hal ini un

1 bulan lalu

Jadi Tempat Pesta Miras, 23 Bangunan Liar di Jalur Bandung-Cianjur Dibongkar Satpol PP

Sebanyak 23 bangunan liar di Jalan Raya Bandung-Cianjur, Kecamatan Ciranjang, dirobohkan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, karena berdiri tanpa izin dan kerap disalahgunakan sebagai tempat pesta minuman keras. Kepala Satpol PP Cianjur, Djoko Purnomo, di Cianjur, menjelaskan langkah tegas ini diambil setelah warga sekitar berulang kali mengeluhkan keresahan atas aktivitas di kios-kios semi permanen tersebut. Persoalan diperparah dengan tumpukan sampah yang terus bertambah setiap hari di a

1 bulan lalu