Alasan 15 Kepala Daerah Ramai-ramai Kritik Kebijakan TKD: Fiskal Daerah Boncos, Gaji ASN Terdampak
Sejumlah kepala daerah ramai-ramai mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan, pelayanan publik hingga pembayaran gaji aparatur. Sedikitnya 15 kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tercatat menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Mereka berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Maluku dan Papua.



















