AFU.id

Indeks Berita

2 Orang Ditangkap, Polisi: Terduga Pelaku Melarikan Diri Usai Menikam Ketua DPD Golkar dengan Pisau

Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara (Malra) menangkap dua orang terduga penikam Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu. "Petugas dengan dipimpin langsung Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menangkap dua terduga pelaku dalam waktu sekitar dua jam setelah kejadian. Keduanya masing-masing berinisial HR (28) dan FU (36)," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umas

2 Orang Ditangkap, Polisi: Terduga Pelaku Melarikan Diri Usai Menikam Ketua DPD Golkar dengan Pisau

Kritik Pangan Berujung Jeratan Hukum, Pemerintah Berisiko Dinilai Antikritik

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai pelaporan terhadap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, terkait kritik atas kebijakan swasembada pangan pemerintah tidak perlu dilakukan. “Feri Amsari juga bukan ahli pertanian sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu,” kata Pigai dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Menurut dia, opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan

Kritik Pangan Berujung Jeratan Hukum, Pemerintah Berisiko Dinilai Antikritik

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam, Golkar: Kutuk Keras dan Usut Tuntas

DPD I Partai Golkar Maluku meminta polisi untuk mengusut tuntas dugaan penikaman terhadap Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora (Nus Kei), oleh orang tak dikenal di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun. "Kami minta ini diusut tuntas dan sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penikaman yang menimpa Ketua Partai Golkar Malra," kata Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Umar A. Lessy dalam pernyataan tertulis di Ambon, Minggu. Ia menilai peristiwa ini merup

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam, Golkar: Kutuk Keras dan Usut Tuntas

Konflik Global Picu Harga LPG, Konsumen Bayar 18 Persen Lebih Mahal

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen. Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023. Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu, harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk provinsi lainnya juga mengalami p

Konflik Global Picu Harga LPG, Konsumen Bayar 18 Persen Lebih Mahal

Keracunan Massal MBG di Cianjur, 6 Balita Masih Menjalani Perawatan Intensif

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat sebagian besar dari 63 balita dan ibu-ibu yang mengalami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua desa di Kecamatan Leles sudah kembali pulih. "Hanya tinggal hanya beberapa yang masih menjalani perawatan," ujar Kepala Dinkes Cianjur Made Setiwan di Cianjur, Minggu. Ia mengatakan pihaknya sudah mengambil sampel makanan dan muntah korban untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan. "Kami sudah mengambil sam

Keracunan Massal MBG di Cianjur, 6 Balita Masih Menjalani Perawatan Intensif

Hashim Djojodikusumo Akui Banyak Kelemahan dalam Program MBG, Keracunan sampai Belatung di Ompreng

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyebut kelemahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini merupakan hal yang wajar, sehingga perlu pengawalan lebih ketat. Dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam, Hashim berharap pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dapat membantu mengawal pelaksanaan MBG di desa-desa. "Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, a

Hashim Djojodikusumo Akui Banyak Kelemahan dalam Program MBG, Keracunan sampai Belatung di Ompreng

Dituduh Jadi Dalang Rentetan Laporan Terhadap JK, PSI Pastikan Jokowi Tak Terlibat Urusan Rismon dan Gamki

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla secara terang-terangan membongkar sejarah perannya dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden pada Minggu, 19 April 2026. Hal tersebut ia sampaikan di tengah bergulirnya polemik dugaan penistaan agama dan laporannya terhadap Rismon Sianipar terkait dugaan pemerasan. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu merasa perlu membuka fakta sejarah tersebut, sebagai respons atas narasi pendukung petahana yang kerap menudingnya tidak tahu balas budi. Ia meneg

Dituduh Jadi Dalang Rentetan Laporan Terhadap JK, PSI Pastikan Jokowi Tak Terlibat Urusan Rismon dan Gamki

Tarik Ulur Dana Otsus Aceh: Antara Kebutuhan 2,5 Persen dan Kapasitas Fiskal Negara

Masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang proyeksinya segera berakhir pada 2027 memicu langkah cepat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pun kini menjadi prioritas, dengan target utama mengamankan perpanjangan status kekhususan dan menaikkan porsi dana Otsus menjadi 2,5%. Tuntutan tersebut bukan sekadar soal angka, melainkan strategi krusial untuk mengejar ketertinggalan indikator makroekonomi. Termasuk pula mendanai pemulihan infrastru

3 media, Cenderung netral
Tarik Ulur Dana Otsus Aceh: Antara Kebutuhan 2,5 Persen dan Kapasitas Fiskal Negara

Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Fakta Sidang Ungkap Praktik Fee Rp16 Miliar Sebelum Era Ade Kuswara

Upaya membongkar kejahatan dalam kasus tindak pidana korupsi kerap menghadapi jalan terjal berupa ancaman hingga munculnya alat bukti baru yang memperluas jangkauan perkara. Dinamika tersebut kembali terjadi secara nyata dalam pusaran kasus suap ‘ijon’ proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati rintangan serius berupa intimidasi terhadap salah satu saksi penting dalam perkara tersebut. Ancamannya tak main-main, bahkan menyasar langsung

4 media, Cenderung netral
Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Fakta Sidang Ungkap Praktik Fee Rp16 Miliar Sebelum Era Ade Kuswara

Paradoks Dinasti di Balik Topeng Inklusif, Siasat PSI Poles Citra Lewat Klaim Eksodus Kader

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politiknya dengan narasi ekspansi besar-besaran menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Kendati gagal menembus parliamentary threshold (ambang batas parlemen) saat pesta demokrasi sebelumnya, partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep ini gencar mengklaim adanya ‘bedol desa’ kader dari partai lain. Hanya saja, klaim tersebut menuai sikap skeptis terhadap kubu mawar. Banyak pihak menilai narasi ‘kebanjiran kader’ tersebut lebih bersifat ko

4 media, Cenderung netral
Paradoks Dinasti di Balik Topeng Inklusif, Siasat PSI Poles Citra Lewat Klaim Eksodus Kader