AFU.id

Indeks Berita

Blak-blakan di Sidang, Bos Blueray Akui Setor Uang Suap demi Jalur Merah Diistimewakan

Pimpinan Blueray Cargo Group, John Field, mengaku memberikan uang kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar kontainer perusahaannya mendapat prioritas pemeriksaan dan lebih cepat keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok. Pengakuan itu disampaikan John saat bersaksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC Sisprian Subiaksono, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Ke

Blak-blakan di Sidang, Bos Blueray Akui Setor Uang Suap demi Jalur Merah Diistimewakan

Bos Blueray Akui Amplop “PGH” Berisi Rp3,25 Miliar untuk Gatot Heru

Pemilik Blueray Cargo John Field mengaku memberikan uang senilai Rp3,25 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gatot Heru. Pengakuan tersebut disampaikan saat John menjadi saksi dalam persidangan kasus suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/7/2026). Uang diserahkan dalam bentuk dolar Singapura menggunakan amplop berkode PGH. Pemberian itu disebut bertujuan mempercepat pengeluaran barang impor Blueray dari pemeriksaan Bea Cukai. Jaksa Komisi Pemberantasa

Bos Blueray Akui Amplop “PGH” Berisi Rp3,25 Miliar untuk Gatot Heru

Neraca Keuangan Berdarah-Darah, Waskita Karya Jadi Uji Coba Pertama Danantara Benahi Keuangan Seluruh BUMN Karya

Kondisi keuangan BUMN konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), masih mengalami pendarahan hebat hingga pertengahan tahun 2026. Di tengah penumpukan rugi yang terakumulasi bertahun-tahun, ekuitas (kekayaan bersih) emiten pelat merah ini tergerus hingga menyisakan sekitar Rp1,55 triliun per Juni 2026. Sementara itu, perseroan masih memikul beban liabilitas atau utang raksasa yang menembus Rp66,53 triliun. Berdasarkan laporan keuangan unaudited semester I-2026, Waskita membukukan rugi ber

2 media, Cenderung kanan
Neraca Keuangan Berdarah-Darah, Waskita Karya Jadi Uji Coba Pertama Danantara Benahi Keuangan Seluruh BUMN Karya

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Wonosobo, Satu Tewas

Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Wonosobo–Parakan, Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Sebuah truk tangki menabrak tiga kendaraan yang melaju searah di depannya saat melintasi jalan menurun. Pengemudi truk tangki bernama Suroso meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, sementara tiga orang lainnya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Kapolres Wonosobo AKBP M Kasim Akb

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Wonosobo, Satu Tewas

Sembilan Komisioner KPI Periode 2026-2029 Disahkan DPR, Ini Daftar Lengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Persetujuan diberikan setelah DPR menerima laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) yang dilakukan Komisi I DPR RI. Selain menetapkan sembilan komisioner, DPR juga menyetujui tiga nama sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta memaparkan,

Sembilan Komisioner KPI Periode 2026-2029 Disahkan DPR, Ini Daftar Lengkapnya

Kabinet Bayangan Lahir karena Pengawasan Lemah, Golkar Minta Kritik Tetap Lewat DPR

Melemahnya fungsi pengawasan setelah mayoritas partai politik bergabung dengan pemerintah menjadi alasan masyarakat sipil membentuk kabinet bayangan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji justru meminta kelompok tersebut menyampaikan kritik melalui lembaga legislatif. Ia mengatakan DPR memiliki kewenangan untuk meminta pemerintah menindaklanjuti masukan masyarakat. Sarmuji menyatakan pembentukan kabinet bayangan merupakan hak warga negara. Ia mempersilakan akademisi, aktivis, teknokrat

Kabinet Bayangan Lahir karena Pengawasan Lemah, Golkar Minta Kritik Tetap Lewat DPR

Kasus Penyiksaan YTR Masuki Babak Baru, Berkas Taufik Hidayat Dilimpahkan ke Jaksa

Kepolisian Daerah Jawa Barat melimpahkan berkas perkara Taufik Hidayat, tersangka dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pelimpahan tahap pertama dilakukan kepada jaksa penuntut umum pada Selasa (21/7/2026). Berkas tersebut akan diteliti untuk memastikan kelengkapan unsur formil dan materiil perkara. Hingga kini, jaksa belum menyatakan berkas tersebut lengkap atau P-21. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Roc

Kasus Penyiksaan YTR Masuki Babak Baru, Berkas Taufik Hidayat Dilimpahkan ke Jaksa

Menteri PU Dody Hanggodo Bantah Terlibat Doksing Dosen UGM Nabiyla Risfa: Demi Allah Demi Rasulullah, Bukan Saya

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah terlibat doksing terhadap dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. Ia menegaskan tidak pernah menyebarkan maupun mengetahui penyebaran data pribadi Nabiyla yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dody bahkan mengaku baru mengenal istilah doksing setelah mendapat penjelasan dari awak media. Pernyataan tersebut disampaikan Dody menyusul sorotan publik atas dugaan intimidasi dan penyebaran data priba

Menteri PU Dody Hanggodo Bantah Terlibat Doksing Dosen UGM Nabiyla Risfa: Demi Allah Demi Rasulullah, Bukan Saya

Sekolah Roboh Hampir Dua Tahun Tak Ditangani, Pramono Mengaku Baru Tahu setelah Viral

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan segera menangani bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, yang roboh sejak 2024. Janji tersebut disampaikan setelah kondisi sekolah di Jalan K.H. Ismail itu viral di media sosial. Kerusakan mencakup empat ruang kelas dan satu ruangan Unit Kesehatan Sekolah yang tidak lagi dapat digunakan. Bangunan tersebut dilaporkan roboh pada 27 November 2024 ketika kegiatan sekolah diliburkan untuk pelaksanaan Pilkada. Kepala SDN Kebayo

Sekolah Roboh Hampir Dua Tahun Tak Ditangani, Pramono Mengaku Baru Tahu setelah Viral

Heboh Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, DJP Tegaskan Hanya Pendampingan Saja

Merebaknya wacana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam pengawasan perpajakan menuai berbagai reaksi dari parlemen hingga jajaran militer. Menanggapi keresahan publik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan bahwa keterlibatan aparat kewilayahan tersebut semata-mata bersifat pendampingan, bukan penegakan hukum perpajakan. DJP menegaskan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun pe

5 media, Cenderung netral
Heboh Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, DJP Tegaskan Hanya Pendampingan Saja