AFU.id

Indeks Berita

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Sebanyak 16 kesepakatan strategis diteken dalam pertemuan bilateral Indonesia dan India di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, pertanian, riset, hingga teknologi antariksa sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara. Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Salah satu dokumen yang dipertukarkan adalah perpanjangan Framework Agreeme

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Revisi UU Pemilu Jalan di Tempat, Oposisi di Parlemen Dinilai Mati

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai terus berjalan di tempat meski berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu telah berulang kali dibahas. Lemahnya oposisi di parlemen disebut menjadi salah satu penyebab pembaruan aturan tidak kunjung bergerak. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan besarnya energi yang dikeluarkan masyarakat melalui diskusi dan evaluasi belum menghasilkan perubahan berarti dalam sistem pemilu. “Jadi kita seperti lari d

Revisi UU Pemilu Jalan di Tempat, Oposisi di Parlemen Dinilai Mati

Pemkab Bogor Percepat 10 Proyek Strategis, Tender Dini Dimulai Akhir 2026

Sekitar 10 proyek strategis di Kabupaten Bogor akan mulai dilelang lebih awal pada akhir 2026 melalui skema tender dini. Langkah ini disiapkan agar proyek-proyek yang dibiayai APBD 2027 dapat langsung dikerjakan setelah anggaran disahkan. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan proses lelang akan dimulai pada akhir 2026 sebagai bagian dari percepatan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, mekanisme tender dini diharapkan memangkas waktu persiapan sehingga proyek dapat segera memasuki tahap pelaksa

Pemkab Bogor Percepat 10 Proyek Strategis, Tender Dini Dimulai Akhir 2026

OJK Jatuhkan Denda Rp86 Miliar ke 100 Pelaku Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang Januari hingga 29 Juni 2026. Total denda yang dikenakan mencapai Rp86,26 miliar sebagai bagian dari upaya penegakan aturan dan perlindungan investor. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan, sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah kasus di sekto

OJK Jatuhkan Denda Rp86 Miliar ke 100 Pelaku Pasar Modal

Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes Rp645 Miliar, Dua Direktur Resmi Jadi Tersangka

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Situbondo, Jawa Timur. Proyek yang bertujuan meningkatkan produksi gula nasional itu menimbulkan kerugian negara hingga Rp645,27 miliar. Penetapan tersangka diumumkan pada Selasa (7/7/2026). Dua orang yang dijerat ialah DPP, Direktur Utama PTPN IX periode 2015-2017, dan TD, Direktur Utama PT Multinas Indonesia. Kepala Bagian Operasi Kortastipid

Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes Rp645 Miliar, Dua Direktur Resmi Jadi Tersangka

Keluarga Mengaku Sudah Melapor Sejak 2023, Mengapa Kasus Kekerasan Yuvita Baru Terungkap?

Terungkapnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki memunculkan pertanyaan baru mengenai respons aparat terhadap laporan orang hilang. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan pihak keluarga diduga telah melaporkan hilangnya korban kepada kepolisian sejak 2023, namun laporan tersebut disebut belum mendapat respons yang memadai. Kasus Yuvita menjadi perhatian publik setelah perempuan berusia 29 tahun itu ditemukan dalam kondis

Keluarga Mengaku Sudah Melapor Sejak 2023, Mengapa Kasus Kekerasan Yuvita Baru Terungkap?

Skandal Pasokan Batu Bara PLTU Penyebab Blackout Listrik Naik ke Penyidikan

Pemadaman listrik total (blackout) dan pemadaman listrik bergilir yang melanda kawasan Sumatra dan Jawa dalam beberapa waktu lalu, kini menjelma menjadi persoalan hukum. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode 2018–2026 ke tahap penyidikan. Penyidikan kasus ini resmi dimulai pada S

Skandal Pasokan Batu Bara PLTU Penyebab Blackout Listrik Naik ke Penyidikan

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan siap hadir dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo. Jokowi mengatakan kehadirannya bergantung pada permintaan majelis hakim. Ia juga memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum hingga perkara tersebut diputus pengadilan. “Kalau saya diundang yang mulia majelis hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir,” kata Jokowi di Solo, Jawa Ten

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Fenomena Warga Bangun Infrastruktur Secara Swadaya, Bibit Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah?

Fenomena masyarakat bergotong-royong, untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan tengah masif terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Dari ujung barat Sumatra di dataran tinggi Aceh, melintasi tanah Banten, Jawa Tengah, hingga Madura, warga masyarakat berbondong-bondong merogoh kocek pribadi, mengumpulkan iuran rupiah demi rupiah, dan memegang sekop untuk mengecor serta menambal jalan yang rusak parah. Pada Minggu, 5 Juli 2026, warga di perbatasan Kampung Bukit

Fenomena Warga Bangun Infrastruktur Secara Swadaya, Bibit Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah?

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG

Sepuluh temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis mengendap sejak Maret 2026. Badan Gizi Nasional baru menyerahkan rencana perbaikan pada Selasa, (7/7/2026). Jeda itu berlangsung lebih dari tiga bulan sejak KPK menyerahkan hasil kajiannya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kajian itu diterima saat kepemimpinan sebelumnya masih berjalan. Namun, dokumen tersebut belum mendapat tanggapan ketika pimpinan baru mulai bekerja pada 2 Juni 2026. BGN kemudian

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG