Teror Ketua BEM UGM, Pigai: Penolak Program Makan Gratis Menentang HAM

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai angkat bicara merespons isu teror dan ancaman yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Dalam tanggapaannya, Pigai justru menyoroti esensi penolakan terhadap program andalan pemerintah.

Menurutnya, seluruh program kesejahteraan dari kabinet saat ini sangat sejalan dengan prinsip kemanusiaan.

"Ini saya dari sisi HAM ya, sisi HAM," kata Pigai di Jakarta, Jumat 20 Febuari 2026.

Ia menyebut program seperti makan bergizi, cek kesehatan, dan pendidikan gratis merupakan wujud nyata pemenuhan hak dasar warga negara.

Pihaknya menilai siapa pun yang berusaha menggagalkan program tersebut justru melanggar nilai kemanusiaan itu sendiri.

"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Pigai menegaskan pemerintah sejatinya tidak anti terhadap masukan dari elemen mahasiswa maupun publik.

"Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh," ungkapnya.

Pemerintah selalu terbuka jika kritik tersebut ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, ia menolak keras jika ada pihak yang mendesak agar program pemenuhan hak atas sandang, pangan, dan papan dihentikan sama sekali.

"Oleh karena itu, maka saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan," tegas Pigai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa inisiatif pemenuhan gizi anak sejatinya merupakan mandat global.

"Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," paparnya.

Pigai juga menyebut program ini merupakan bentuk implementasi dari harapan badan PBB untuk anak-anak.

"Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF," tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilai desakan untuk menghentikan program tersebut adalah tindakan yang tidak berdasar.

"Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," pungkasnya. (*)