Indeks Berita

DPR Tegaskan Tidak Ada Wacana Revisi UU KPK Kembali ke Aturan Lama

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan tidak ada pembahasan maupun wacana untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke aturan sebelumnya. Pihak parlemen menyatakan akan mempertahankan regulasi yang saat ini berlaku. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, tidak ada usulan resmi terkait perubahan UU KPK di tingkat parlemen. “Tidak ada usulan apa-apa di DPR. Jadi kami tetap konsisten, undang-undang yang sudah jalan biarkan berjalan,” kata Cucun di Komple

6 bulan lalu

KPK Perpanjang Masa Cegah Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz Tersangka Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka kasus dugaan rasuah kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas (YQC) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan adanya perpanjangan status cegah untuk tersangka YCQ dan IAA. "Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji," kata Budi di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026. Menurutnya, perpanjangan masa pencegahan

6 bulan lalu

Tiga Perusahaan Tambang Resmi Jadi Tersangka Baru Kasus Gratifikasi Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lembaga antirasuah resmi menjerat tiga perusahaan sebagai tersangka korporasi baru. Pengembangan perkara ini masih berkaitan erat dengan pusaran rasuah yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Adapun ketiga entitas bisnis tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sak

6 bulan lalu

Tindak Lanjut OTT Hakim PN Depok, Ketua KY Datangi KPK Pastikan Sanksi Berat

Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 19 Februari 2026. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk menggelar audiensi tertutup bersama jajaran pimpinan lembaga antirasuah. Pertemuan ini secara khusus merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang baru saja menjerat seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Abdul Chair menegaskan pihaknya tidak akan memberikan kelonggaran bagi hakim yang terbukti melakukan tinda

6 bulan lalu

Jawab Isu Dana Hibah, Bappenas Pastikan Anggaran Pemulihan Sumatera Rp56,3 Triliun Bersumber dari APBN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas angkat bicara merespons polemik seputar pendanaan hibah dalam pemulihan pascabencana Sumatera. Bappenas memastikan skema dana tersebut telah terakomodasi di dalam draf rencana induk. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam menyebut persoalan ketersediaan dana hibah ini sebenarnya telah tuntas dibahas pada tahapan sebelumnya. "Ya, kalau yang dana hibah kemarin, itu kan sudah kita bahas ya sebelumnya," kata Medrilzam di Jakart

6 bulan lalu

Pastikan Harga Pangan Aman Menuju Ramadan, Komisi IV DPR Soroti Fluktuasi Harga Cabai

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menegaskan pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional menjelang bulan suci Ramadan. Hingga saat ini, komoditas utama seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita terpantau masih stabil di kisaran harga acuan pemerintah. “Beras SPHP dan minyak goreng tersedia dengan baik. Hanya beberapa komoditas hortikultura, seperti cabai, yang masih mengalami fluktuasi akibat faktor musim hujan,

6 bulan lalu

Masukkan Peta Zona Rawan di 53 Kabupaten, Bappenas Pastikan Wilayah Tak Aman Segera Direlokasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mewajibkan pemetaan zona rawan bencana di dalam Rencana Induk Pemulihan Sumatera. Langkah ini diambil guna memastikan keselamatan warga di 53 kabupaten/kota yang terdampak. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur tidak boleh dilakukan secara sembarangan. "Dan yang terakhir juga tak kalah penting di dalam dokumen ini sudah diatur pemetaan zona rawan bencana di 53 kabupaten ko

6 bulan lalu

Nasib 300 KK Tergusur di Labura, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Pembiaran dan Kedzaliman

Komisi XIII DPR RI menyatakan akan memprioritaskan penanganan kasus dugaan penggusuran lahan seluas 83 hektare yang menimpa Kelompok Tani Padang Halaban, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara. Kasus ini dilaporkan berdampak langsung pada pengusiran lebih dari 300 kepala keluarga (KK) yang telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan sengketa ini, terutama karena sudah ada rekomendasi dari Kom

6 bulan lalu

Jawab Sorotan DPR, Bappenas Tegaskan Urusan Dana Darurat Bencana Ada di Tangan BNPB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merespons sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait penanganan pascabencana di Sumatera. Bappenas secara tegas membatasi kewenangannya dalam tahap pemulihan daerah terdampak. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam meluruskan isu yang menyebut instansinya menolak usulan pendanaan untuk fase kedaruratan. "Jadi kalau memang ada kemarin statement-statement mungkin bahwa Bappenas tidak apa namanya tidak menerima usulan da

6 bulan lalu

Kasus Bea Cukai: Ketua KPK Sebut Tak Menutup Kemungkinan Tambahan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam pusaran kasus suap pengaturan jalur importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembangan perkara ini akan sangat bergantung pada temuan fakta lanjutan di tahap penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut arah pengusutan kasus ini masih dinamis dan bisa menyasar pihak-pihak lain yang terbukti terlibat. “Ya kalau itu kan pasti berdasarkan keterangan, fakta, dan alat bukti yang lainnya,” kat

6 bulan lalu