Jakarta, AFU.ID – Pemerintah mengubah arah kebijakan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah. Efisiensi besar-besaran pun tak bisa dihindari.
Sinyal tegas itu disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru yang menggantikan Dadan Hindayana pada awal pekan ini. Kata dia, pemerintah tak akan lagi fokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat. Pemerintah kini lebih memilih mengejar perbaikan kualitas program.
"Kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta (penerima manfaat)," ungkap Nanik di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN akan mengambil empat langkah utama. Yaitu, refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur-dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi agar sesuai standar, serta mengubah skema pembiayaan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Kebijakan ini otomatis memunculkan pertanyaan besar di kalangan mitra, investor, dan pekerja yang terlibat dalam program MBG. Apa konsekuensi dari refocusing anggaran ini terhadap nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan?
Pemerintah tidak semerta-merta menutup SPPG yang sudah beroperasi. Fokus utama BGN pada pembenahan dan pemerataan. Nanik menjelaskan, selama ini terjadi penumpukan dapur di wilayah aglomerasi, sementara daerah 3T nyaris tidak tersentuh.
"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," terang Nanik.
Refocusing program ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah atau dapur umum.
Artinya, SPPG yang sudah berjalan di perkotaan atau kawasan padat penduduk tidak serta-merta ditutup. Namun, cakupan penerima manfaatnya akan dibatasi hanya pada kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria gizi buruk atau stunting.
Sementara itu, moratorium pembangunan SPPG baru diberlakukan. Nanik memastikan tidak ada lagi dapur baru yang dibangun dalam waktu dekat.
Konsekuensi langsung dari kebijakan ini adalah terhentinya penciptaan lapangan kerja baru yang sebelumnya dijanjikan. Sebelumnya, pemerintah optimistis setiap SPPG dapat menyerap 47 hingga 50 orang pekerja.
Dengan target 22.000 SPPG, potensi lapangan kerja mencapai lebih dari satu juta orang. Kini, semua itu batal atau setidaknya ditunda tanpa batas waktu yang jelas.
Dilema bagi Mitra dan Investor
Mitra dan investor swasta yang telah menanamkan modalnya untuk membangun dapur-dapur MBG kini berada dalam situasi dilematis. Selama dua tahun terakhir, banyak dapur dibangun dengan asumsi program akan terus berekspansi hingga mencapai puluhan juta penerima manfaat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan batas ruang fiskal yang tersedia, lalu menyesuaikan cakupan penerima dan desain program.
Dalam wawancaranya dengan Tirto, Rendy mengingatkan bahwa penghematan dari sisi operasional dapur tidak akan sebesar penghematan yang dapat diperoleh melalui penyesuaian target penerima manfaat. Namun, ia secara khusus menyoroti nasib pihak-pihak yang sudah terlanjur berinvestasi.
"Dari pengalaman MBG ini, kita perlu garis bawahi bahwa program besar itu memang harus dirancang secara matang. Karena kalau kondisinya sudah seperti sekarang, kan, jadi dilema juga,” jelas Rendy.
Dia melanjutkan, karena di satu sisi memang dibutuhkan pemangkasan karena anggarannya tidak mencukupi, namun di sisi yang sama ada dapur yang sebenarnya sudah berinvestasi.
Ada pabrik yang sudah dibangun, peralatan dapur yang sudah dibeli, dan tenaga kerja yang sudah direkrut. Ketika pemerintah mengubah skala prioritas, para mitra itu pun terpaksa menanggung beban ketidakpastian.
Investasi yang bisa mencapai Rp1,5 hingga Rp2 miliar per SPPG berpotensi tidak segera kembali modal jika cakupan program dikerucutkan secara drastis.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata dalam kajian hariannya menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di BGN turut menjadi sorotan investor.
Ia menyebutkan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN serta sejumlah insiden keracunan makanan sebagai faktor yang menambah ketidakpastian di tengah fluktuasi harga minyak dan ekspektasi inflasi jangka pendek.
Liza menilai langkah BGN yang lebih memastikan keberlanjutan program dengan membuka peluang pendanaan alternatif melalui hibah dan program CSR, dibanding melakukan ekspansi dapur baru secara agresif, adalah sebuah sikap yang realistis.
“Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan MBG, meskipun target perluasan jumlah penerima manfaat berpotensi lebih moderat dibanding rencana awal,” kata Liza.
Pernyataan ini sekaligus menjadi isyarat bahwa pasar sebenarnya mendukung efisiensi, asalkan dilakukan dengan tata kelola yang jelas. Namun, yang masih menjadi tanda tanya adalah bagaimana nasib investasi yang sudah terlanjur mengalir.
Apakah pemerintah akan memberikan kompensasi? Atau akankah para mitra swasta dibiarkan menanggung risiko sendiri?
Butuh Payung Hukum
Pemerintah melalui BGN tampaknya sadar akan dilema ini. Karena itu, dalam konferensi pers yang sama, Nanik juga menyampaikan pembenahan dapur eksisting bisa menjadi pintu masuk penghematan sekaligus solusi atas masalah penumpukan di wilayah aglomerasi.
Ia menyebutkan bahwa nantinya pemerintah akan membatasi jumlah dapur maksimal enam unit per kecamatan. Dengan kata lain, dapur yang sudah ada akan dioptimalkan, bukan ditutup. Namun, optimasi itu harus dibarengi dengan kepastian hukum bagi para mitra.
Yusuf Rendy Manilet dari CORE menekankan bahwa efisiensi MBG tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan penerima manfaat atau optimalisasi sumber pendanaan.
Tanpa instrumen hukum yang mengatur mekanisme peralihan, perpanjangan kontrak, atau bahkan skema pengembalian investasi, maka risiko terbesar bukanlah PHK massal terhadap pekerja dapur yang sudah aktif.
Risiko terbesar adalah hilangnya kepercayaan mitra dan investor untuk ikut serta dalam program-program pemerintah di masa depan. Mereka akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal jika kebijakan bisa berubah drastis di tengah jalan.
Di satu sisi, SPPG eksisting tidak akan ditutup. Pemerintah secara tegas menyatakan akan membenahi dapur yang sudah beroperasi agar sesuai standar.
Di sisi lain, moratorium pembangunan baru dan refocusing penerima manfaat menghentikan semua rencana ekspansi. Bagi pekerja yang sudah direkrut di dapur yang sedang berjalan, mereka relatif aman. Namun, bagi calon pekerja yang menanti pembukaan dapur baru, harapan itu mungkin harus ditunda sementara. (EER)
