KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

JAKARTA, AFU.ID — Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas mafia tanah. Aturan ini dinilai ampuh untuk membongkar praktik manipulasi keterangan palsu dan pemalsuan dokumen resmi.

"Walaupun tidak secara khusus menggunakan istilah mafia tanah, berbagai pasal mengenai pemalsuan akta autentik dapat menjadi instrumen efektif untuk menjerat para pelaku," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Bamsoet menyebut tantangan terberat penegak hukum saat ini adalah kelihaian mafia menyamarkan kejahatan melalui dokumen yang seolah sah secara formal. Aparat penegak hukum diminta untuk membongkar kejahatan ini sejak tahap awal penerbitan dokumen menggunakan pendekatan follow the document dan follow the benefit.

"Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil kejahatan, jangan sampai yang diproses hanya pelaku lapangan," tegasnya.

Pemberantasan sindikat pertanahan ini juga dinilai tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya sinergi lintas institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian ATR/BPN, PPAT, hingga pemerintah daerah. Sinergi yang terpadu diperlukan agar status tanah yang bermasalah dapat dikembalikan secara adil.

"Pemidanaan pelaku itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan hak korban dapat dipulihkan sesuai keadaan hukum yang sebenarnya," sambungnya.

Untuk mencegah kasus berulang, pembaruan sistem administrasi melalui digitalisasi layanan pertanahan, penggunaan teknologi blockchain, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai sangat mendesak. Instrumen tersebut dibutuhkan untuk mendeteksi anomali dokumen sekaligus menutup celah rawan pencaplokan lahan.

"Pemerintah harus memastikan setiap jengkal tanah masyarakat terlindungi oleh kepastian hukum yang kuat dan tidak mudah dirampas melalui rekayasa," tutupnya. (ANT/NAD)