Minta Bukti Konkret, Mahfud Tantang Prabowo Sebut Nama Pendana Demonstrasi

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara terbuka dan konkret identitas pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi mahasiswa, bukan sekadar klaim tanpa bukti.

Mahfud menilai klaim Prabowo terkait pendanaan demonstrasi harus diikuti transparansi penuh. Tanpa kejelasan, menurutnya, persoalan tidak akan terselesaikan dan hanya menciptakan spekulasi di masyarakat. "Seharusnya dibicarakan langsung secara terang-terangan. Siapa yang membayar, apa kompetensinya, dan kebijakan apa yang ditolak. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar tanpa kejelasan, bagaimana mau diperbaiki?" ujar Mahfud saat peluncuran buku di UGM, Yogyakarta (25/6/2026).

Pernyataan ini merupakan respons atas klaim Prabowo di Gorontalo (24/6) yang mengklaim mengetahui siapa pembayar demonstrasi tanpa menyebut identitasnya. Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim mengenal pola pendanaan massa dan bahkan menceritakan peserta demo yang mengaku dibayar Rp200 ribu per orang. Namun, Prabowo tidak memberikan bukti konkret atau nama pihak yang dimaksud.

Dalam hal ini, Mahfud juga menyesalkan jika benar ada mahasiswa yang menerima bayaran untuk demonstrasi. Menurut Pakar Hukum Tata Negara tersebut, praktik ini merusak idealisme gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan. "Sangat menyedihkan kalau mahasiswa mau dibayar. Sejak dahulu, dunia kemahasiswaan memiliki banyak dinamika, dan terkadang intelektual menjadi perangkap kepentingan tertentu," katanya.

Pernyataan Mahfud menekankan pentingnya transparansi pemerintah untuk menghindari spekulasi dan memberikan informasi utuh kepada publik. Ia berharap praktik pembayaran peserta demonstrasi ditutup, dan mahasiswa kembali fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa pengaruh kepentingan politik.

Di sisi lain, Mahfud mengakui mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penolakan revisi UU Polri. Namun, dalam menyampaikan pendapat sendiri, Mahfud menerapkan pendekatan berbeda seperti mengungkapkan kritik selalu berdasarkan data dan kajian dari berbagai daerah. "Saya tidak asal bicara. Saya memiliki data dan bukti," tegasnya, mengimplisitkan bahwa klaim seharusnya didukung fakta konkret, bukan sekadar pernyataan. (NAD)