Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rugikan Negara Rp21 Miliar, Tiga Terdakwa Hadapi Sidang Perdana

JAKARTA, AFU.ID — Perkara dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan yang diduga merugikan negara hingga Rp21 miliar segera memasuki babak persidangan. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut dipimpin I Wayan Yasa dengan hakim anggota Teddy Windiarto dan Jaini Basir. 

“Sidang tersebut akan mengadili tiga terdakwa yang terlibat dalam praktik klaim JKK fiktif di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta sepanjang 2014–2024,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Ketiga terdakwa yakni mantan Human Resources Development PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera, Renu Arianthi Sani, DAN dua mantan pegawai BPJS Ketenagakerjaan, Sri Listiani yang bertugas di Kantor Cabang Gatot Subroto dan Sayoko Adi Nugroho dari Kantor Cabang Kebon Sirih. Masing-masing perkara telah terdaftar dengan nomor 38, 39, dan 40.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya menetapkan Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho sebagai tersangka pada Desember 2025, menyusul penahanan lebih dahulu terhadap Renu Arianthi Sani. Penyidik menyebut ketiganya bersekongkol menjalankan skema klaim fiktif JKK dengan menggunakan dokumen palsu, mulai dari rekam medis, kuitansi rumah sakit, surat permohonan penggantian biaya, daftar hadir perusahaan, laporan polisi, hingga kronologi kecelakaan kerja.

Menurut penyidik, Renu mengajukan dokumen-dokumen fiktif tersebut, kemudian menyerahkan informasi kepada Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho yang bertugas memverifikasi klaim di masing-masing kantor cabang. Meski mengetahui dokumen yang diajukan tidak sah, keduanya diduga tetap meloloskan proses verifikasi hingga klaim disetujui pejabat BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai imbalan, Sri Listiani dan Sayoko disebut menerima fee sebesar 25 persen dari setiap klaim JKK yang berhasil dicairkan Renu. Penyidik menyebut ada 343 klaim fiktif yang diajukan pada enam kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta sepanjang periode 2014–2024 dengan total kerugian negara sekitar Rp21 miliar. (RAI)