Wakil ketua MPR RI Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Eskalasi Konflik Selat Hormuz

JAKARTA, AFU.ID - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak mentah dunia. Hal ini menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel.

Eddy menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi paling strategis di dunia. Gejolak di kawasan tersebut dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak global yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat tingginya ketergantungan Indonesia pada impor BBM.

“Gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita akan semakin besar terutama karena nilai impor yang tinggi dan juga adanya kompensasi energi,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin 2 Maret 2026.

Menurut Eddy, kenaikan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada postur fiskal, tetapi juga berisiko melemahkan daya beli masyarakat dan menaikkan biaya produksi di berbagai sektor industri. Ia menekankan bahwa ketahanan energi harus dipandang setara dengan ketahanan nasional.

“Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu sampaikan bahwa ketahanan energi harus menjadi agenda strategis yang sejajar dengan ketahanan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eddy menyebut langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Ia mendorong pemerintah memaksimalkan potensi domestik seperti panas bumi, tenaga surya, hidro, hingga bioenergi melalui reformasi regulasi dan percepatan investasi.

“Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan serta memaksimalkan potensi energi domestik. Dalam konteks krisis global seperti sekarang, arah kebijakan tersebut terbukti semakin relevan,” tambah Eddy.

Sebagai langkah jangka pendek, Eddy meminta pemerintah memperkuat cadangan energi nasional guna meredam dampak langsung fluktuasi harga global terhadap masyarakat luas.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” tutupnya.