Habiburokhman Tegaskan RDPU Kasus Nizam Syafei Bukan Bentuk Intervensi Penyidikan

AFU.ID, JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus kematian tragis Nizam Syafei.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan langkah tersebut untuk memastikan transparansi, bukan bentuk intervensi terhadap penyidikan.

RDPU menghadirkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukabumi.

Keluarga bersama kuasa hukum korban turut menghadiri agenda yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026.

“Rapat ini untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan,” ungkap Habiburokhman.

Dalam persidangan, Ia menyampaikan adanya desakan publik agar kasus tersebut diusut tuntas, terutama mengenai durasi kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal dunia.

Selain itu, muncul kecurigaan kuat mengenai keterlibatan dari pihak lain selain ibu tiri korban.

“Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat,” tutur legislator asal Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Komisi III DPR RI juga menyoroti rekaman video yang menunjukkan kondisi Nizam Syafei sebelum meninggal.

Bukti tersebut mengindikasikan adanya unsur penyiksaan dan penelantaran yang dilakukan secara sengaja.

“Patut dipertanyakan, mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah, digeletakkan di lantai beralas tipis,” ujar Habiburokhman.

Hingga saat ini, DPR RI terus memantau proses hukum guna memastikan apakah ada pihak lain yang turut serta, membantu, atau membiarkan kekerasan tersebut terjadi hingga merenggut nyawa korban.