Tak Ada Kawat Berduri di Blok Tahanan Lapas Cibinong, Sengaja Didesain untuk Memudahkan Napi Keluar Masuk Penjara?

JAKARTA, AFU.ID — Blok tahanan di Lapas Kelas IIA Cibinong tidak dipasangi kawat berduri dan salah satu pagar ditemukan terlepas. Temuan itu terbongkar dalam sidak Ombudsman pada Rabu, 23 September 2026 dan dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (29/9/2026). Kondisi tersebut menyebabkan akses napi dari area belakang lapas menuju lingkungan masyarakat terbuka lebar.

Ombudsman juga menemukan area belakang lapas yang memiliki akses langsung menuju lingkungan masyarakat tanpa pembatas yang memadai. Di sekitar lokasi tersebut terdapat tempat pembuangan sampah yang ditemukan berisi sejumlah botol minuman keras dan dua mobil mewah. “Ditemukan sejumlah kendaraan juga dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri,” kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rachmawati Rasahan.

Sidak tersebut juga mengungkap keberadaan klaster bangunan dengan fasilitas mewah seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan peralatan memasak. Ombudsman menyebut area tersebut diduga digunakan oleh warga binaan kelas atas. Namun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan, bangunan yang ditemukan merupakan rumah dinas dan mess pegawai. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, terdapat 16 unit bangunan, dengan tiga unit tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sedangkan 13 unit lainnya berada di bantaran Ciliwung.

Temuan tersebut berujung pada penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong pada Sabtu (26/9/2026). Mereka terdiri atas Kepala Lapas Wisnu Hani Putanto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum. “Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.” kata Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan. (RAI)