JAKARTA, AFU.ID — Sengkarut pengelolaan Lapas dan Rutan menjadi perdebatan panas saat rapat Komisi XIII dengan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemsayarakatan, Senin (28/9/2026). Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi mengaku jika pihaknya tak memiliki anggaran untuk memasang kamera CCTV di seluruh area lapas dan rutan di seluruh Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat dicecar anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Prana Putra Sohe. Prana menyoroti minimnya kamera CCTV di Lapas dan Rutan saat rapat yang membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. "Pak Dirjen, padahal saya selalu menyampaikan ini setahun yang lalu terhadap Bapak. Bapak mesti ingat, teknologi, teknologi selalu saya sampaikan," ujar Prana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Prana menyoroti lemahnya pengawasan Ditjenpas karena tak memasang CCTV di area-area penting dalam pengelolaan Lapas-Rutan. Ia menyayangkan, pengawasan Ditjenpas begitu lemah sehingga hal-hal yang terlarang di Lapas maupun Rutan kembali terulang. "Dan kejadian ini, Pak, akhirnya tabir kebobrokan daripada pemasyarakatan ini terbuka semua, Pak. Kejadian Cibinong ini tidak hanya satu di Cibinong, tapi hampir di semua lapas. Ada semua. Ya mungkin sewanya Rp 15 sampai Rp 30-40 juta ya," sambungnya.
Prana menegasakan bahwa dirinya telah mengingatkan Dirjenpas, Mashudi, untuk segera berbenah. Namun, kritik keras setahun lalu itu tak diindahkan hingga terjadi hal-hal yang janggal di Lapas Cibinong usai disidak Ombudsman. "Jadi nanti orang menganggap bahwa Komisi XIII enggak ada kerja selama ini. Tolong Pak Dirjen. Jadi lakukanlah pembenahan secara menyeluruh. Sentuh itu teknologi. semuanya, sistem keamanannya, sistem kepegawaiannya ya, pelayanannya," kata Prana.
Prana juga meminta Mashudi melakukan pengadaan yang bermanfaat dan efektif seperti teknologi kamera CCTV yang wajib diperbarui. Ia mencontohkan perubahan signifikan oleh PT Kereta Api Indonesia yang bertansformasi untuk meningkatkan layanan dan kepercayaan publik. "Jadi ini harus diubah, Pak Dirjen. Ya, jangan uangnya untuk pengadaan-pengadaan hal yang kurang bermanfaat. Tapi kalau Bapak sentuh teknologi, insya Allah, Pak. Coba kita lihat PT Kereta Api. Dulu gimana PT Kereta Api. Sekarang hebat luar biasa. Masa Pemasyarakatan tidak bisa?" tukasnya.
Ditjenpas Ngaku Tak Punya Anggaran
Merespons Prana, Mashudi menegaskan Ditjen Pemasyarakatan memiliki keinginan yang sangat besar agar peralatan elektronik bisa ada di lapas dan rutan, tetapi anggarannya tidak ada. "Namun sampai tahun ini, secara jujur, kami bukan mengeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada. Kita mau rencanakan mau kita pasang semuanya," kata Mashudi.
Mashudi menyebutkan para kepala lapas dan rutan sampai harus merogoh kocek pribadi untuk memasang kamera CCTV. "Tapi kami tidak mengeles apa pun bentuknya. Kami daripada masing-masing kalapas berupaya untuk membangun jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan," ucap Mashudi.
Mashudi juga menyatakan bahwa Direktoratnya akan berbenah dan membuat pusat komando atau command center di setiap Lapas dan Rutan. "Kami ingin juga sentral command center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026, secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan hambatan keinginan kami, ya kan kita semuanya 2026 ada," imbuh dia. (FAP)
