Setelah Lapas Cibinong, Kini Rutan Pondok Bambu Juga Punya Tarif Khusus untuk Narapidana

JAKARTA, AFU.ID — Ombudsman RI membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) bernilai fantastis di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI. Berdasarkan hasil investigasi lapangan pada 15 September 2026, warga binaan dilaporkan harus membayar biaya hingga Rp250 juta agar dapat menggunakan telepon seluler di dalam rutan, serta Rp500.000 untuk administrasi perpindahan kamar. Selain pungli, lembaga pengawas ini juga mengungkap persoalan kelebihan kapasitas (overcrowded), fasilitas alat pemadam yang kedaluwarsa, hingga pasokan air bersih yang menguning dan tercemar.

Menurut anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, salah satu pungutan yang terungkap berkaitan dengan perpindahan kamar. Berdasarkan keterangan yang diterima Ombudsman dari warga binaan, penghuni rutan harus membayar Rp500.000 apabila ingin pindah kamar. Temuan tersebut menjadi bagian dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Ombudsman. "Untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar ada pungli ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000," kata Syafrida dalam rapat bersama DPR, Selasa (29/9/2026).

Nilai pungutan yang lebih besar disebut berkaitan dengan penggunaan telepon seluler di dalam rutan. Ombudsman menyebut warga binaan harus mengeluarkan biaya hingga Rp250 juta agar dapat menggunakan ponsel. Informasi tersebut juga diperoleh dari penghuni rutan saat Ombudsman melakukan pemeriksaan. "Dan untuk masuk, mereka bisa menggunakan ponsel di Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta," ujar Syafrida.

Temuan Ombudsman tidak hanya berkaitan dengan dugaan pungli. Dalam kunjungan yang sama, Ombudsman menemukan kondisi kelebihan kapasitas penghuni atau overcrowded di sejumlah blok hunian. Blok C dan Blok D disebut mengalami kepadatan tinggi, sementara Blok A relatif lebih longgar. Kondisi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pihak rutan.

Menurut Syafrida, pihak rutan menyampaikan akan melakukan penataan ulang untuk mengurangi kepadatan di blok tertentu. Penataan dilakukan dengan memindahkan warga binaan ke blok yang kapasitasnya masih tersedia. Ombudsman mencatat komitmen tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut atas temuan di lapangan. Namun hingga rapat berlangsung, kondisi kepadatan masih menjadi salah satu persoalan yang disorot.

Masalah lain yang ditemukan berkaitan dengan kebutuhan dasar warga binaan. Ombudsman mencatat kualitas air di rutan tidak dalam kondisi baik karena berwarna kuning dan keran tidak selalu berfungsi. Akibatnya, penghuni rutan disebut mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari warga binaan.

"Kondisi air di Rutan Kelas I Pondok Bambu, itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih," kata Syafrida dalam rapat tersebut. Selain persoalan air, Ombudsman juga menemukan alat pemadam kebakaran yang telah kedaluwarsa. Temuan itu menambah daftar persoalan yang ditemukan selama pemeriksaan lapangan.

Kemunculan temuan baru di Pondok Bambu terjadi hanya beberapa hari setelah Ombudsman memaparkan hasil sidak di Lapas Cibinong. Saat itu, Ombudsman menemukan berbagai fasilitas yang menjadi sorotan, mulai dari wiski, bir, televisi, kulkas, sofa, springbed, hingga deretan bangunan yang menyerupai rumah atau apartemen. Kini, sorotan bergeser ke dugaan tarif yang harus dibayar warga binaan untuk memperoleh fasilitas tertentu di dalam rutan. Rangkaian temuan tersebut membuat kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan kembali menjadi perhatian publik. (RHU)