Hearing DPR soal Lapas Cibinong Tak Libatkan Ombudsman, Ini Alasannya

JAKARTA, AFU.ID — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI terkait polemik Lapas Kelas IIA Cibinong digelar tanpa kehadiran Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menyebut hingga pukul 10.00 WIB pada Senin (28/9/2026), belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat. RDP tersebut digelar untuk membahas tindak lanjut temuan Ombudsman dalam inspeksi mendadak di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9/2026).

Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan mengatakan pihaknya menghormati fungsi pengawasan DPR. Namun, Ombudsman belum dapat hadir karena undangan untuk mengikuti rapat belum diterima. “Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara Ombudsman RI dan DPR RI sebagai bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Syafrida, Senin (28/9/2026).

Syafrida mengatakan Ombudsman memiliki informasi dari hasil pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong yang dapat disampaikan kepada DPR. Menurut dia, informasi tersebut dapat diberikan kepada Komisi II DPR RI sebagai mitra Ombudsman maupun Komisi XIII DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Ombudsman RI siap secara terbuka menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR RI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman berkaitan dengan mekanisme hubungan antaralat kelengkapan DPR. Menurut Willy, Ombudsman bukan mitra kerja Komisi XIII. Karena itu, Komisi XIII perlu meminta izin kepada komisi yang menjadi mitra Ombudsman sebelum menghadirkan lembaga tersebut dalam rapat.

“Jadi Ombudsman, Ibu-bapak semua, bukan mitranya Komisi XIII. Secara aturan, kami dari Komisi XIII harus meminta izin,” kata Willy dalam rapat. “Di hari ini belum ada respons sehingga Ombudsman RI belum dapat hadir untuk menyampaikan apa yang kita minta sebelumnya,” sambungnya. Meski Ombudsman tidak hadir, Komisi XIII tetap melanjutkan RDP dengan menghadirkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Rapat tersebut membahas temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas istimewa di kawasan rumah dinas Lapas Cibinong. Dalam sidak pada 23 September, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut memiliki fasilitas seperti rumah tinggal, termasuk kamar tidur, ruang tamu, dapur, AC, televisi, dan fasilitas lainnya. Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sejumlah pejabat Lapas Cibinong, termasuk Wisnu, juga dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Dalam RDP Komisi XIII, persoalan lain turut mencuat, termasuk tidak adanya CCTV di area rumah dinas serta pemindahan sejumlah barang setelah sidak Ombudsman. Wisnu sebelumnya mengakui dirinya yang memerintahkan pemindahan sejumlah barang dari lokasi tersebut. (FAD)