Adu Pintar Bea Cukai dan Penyelundup Rokok Ilegal: 1,2 Miliar Batang Dimusnahkan, Sisanya Mau Ditarik ke Jalur Legal

JAKARTA, AFU.ID — Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Pantoloan membongkar jaringan distribusi gelap rokok tanpa pita cukai senilai Rp6,23 miliar di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pengungkapan kasus skala besar ini mempertegas komitmen penindakan nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah rencana pemerintah mematangkan formula kebijakan guna menarik para pelaku industri rokok ilegal ke jalur legal.

Kepala KPPBC TMP C Pantoloan, Wing Hartopo, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyita barang bukti sebanyak 4,2 juta batang rokok ilegal berbagai merek—seperti Marlong, New GP Classic Bold, Marbol Filter Black, Smith, hingga Boss Coffee Latte—beserta dua unit truk pengangkut dan para pengemudinya. "Jadi seluruh barang hasil penindakan telah dibawa ke KPPBC TMP C Pantoloan untuk dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi rokok ilegal tersebut," kata Wing Hartopo di Kota Palu, Minggu (11/10/2026).

Wing menyebut potensi kerugian negara akibat penggelapan cukai ini mencapai Rp4,06 miliar, dan pelaku terancam dijerat Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juncto UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Penindakan di Donggala menambah daftar panjang penegakan hukum di sektor hasil tembakau. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat, sepanjang Januari hingga September 2026, DJBC telah menggagalkan peredaran 1,2 miliar batang rokok ilegal melalui 15.307 kali penindakan, atau melonjak 9,2 persen secara tahunan (year-on-year).

"Saat ini rokok ilegal telah kami amankan 1,2 miliar batang. Supaya bisa merasakan, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan September yang lalu," ujar Suahasil di Jakarta. Ia menekankan perlindungan aktivitas ekonomi legal dari praktik ilegal menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Guna menekan maraknya peredaran rokok gelap secara mendasar, pemerintah kini tengah menyiapkan instrumen baru berupa penyesuaian lapisan (layer) struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menyampaikan bahwa skema tarif baru sedang dikaji matang agar para produsen rokok ilegal bersedia mengurus izin resmi.

"Kajian masih terus berjalan, kan kami mau menentukan mana nih yang mau dipakai. Skema B, Skema A, gitu kan. Nanti hasil diskusinya baru diputuskan," kata Djaka. Melalui kebijakan ini, pelaku usaha diharapkan mendaftarkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga dapat beroperasi secara legal, sementara penindakan hukum tegas tetap membayangi mereka yang menolak patuh pada aturan negara. (MAR)