Saling Silang di DPR Soal Polemik Ijazah Gibran: PDIP Dorong Hak Menyatakan Pendapat, Golkar Sebut Elektabilitas Justru Melonjak

JAKARTA, AFU.ID — Politikus PDI Perjuangan dan Partai Golkar saling berbalas pandangan terkait wacana penggunaan hak-hak konstitusional di DPR RI untuk menindaklanjuti polemik syarat administrasi dan kesetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mendorong DPR RI agar tidak ragu menggunakan hak konstitusionalnya—termasuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun Hak Interpelasi— guna merespons dinamika hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan wakil presiden tersebut.

"Sekalian saja dorong hak menyatakan pendapat. Dan itu hak konstitusional DPR. Di samping hak angket, hak menyatakan pendapat maupun hak interpelasi. MK mengatakan ada institusi lain yang bisa menindaklanjuti keputusan itu. Artinya mengarah kepada DPR, mengarah kepada aparat penegak hukum, dan seterusnya. Bukan di MK lagi," ujar Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Djarot mempertanyakan wacana hak angket yang berhembus di Parlemen dan menilai DPR seharusnya melangkah lebih jauh. Pihaknya menegaskan kini bola panas berada di tangan Parlemen serta lembaga penegak hukum untuk menguji pembuktian materiil atas isu tersebut. "Artinya adalah sekarang tinggal DPR. Yang saya dengar mau mendorong hak angket. Kenapa diangketin lagi? Kan sudah. Nah, sekarang tinggal tergantung DPR-nya, mau atau tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya," tegas Djarot.

Di sisi lain, Politikus Senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai gempuran narasi dan sorotan negatif soal dugaan pemalsuan dokumen penyetaraan ijazah tersebut justru tidak melengserkan posisi politik Gibran. Sebaliknya, hal itu dinilai meningkatkan pengenalan (awareness) serta elektabilitas Gibran di tingkat nasional karena namanya terus diperbincangkan publik.

"Situasi seperti ini belum tentu menjatuhkan nama Gibran. Malah menaikkan, kalau saya lihat dari sisi politik. Terkenal nama Gibran sekarang, semua rakyat Indonesia mengenal nama Gibran. Masalah baik buruk itu urusan poles-memoles," kata Ridwan Hisjam, Senin (19/10/2026).

Ridwan menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada putusan hukum konkret yang membuktikan tuduhan tudingan pemalsuan surat keterangan kesetaraan ijazah tersebut, sehingga wacana yang berkembang di ruang publik dinilainya masih sebatas opini politik. "Kalau memang pemalsuan ijazah memang masalah kan. Tapi ini kan tidak ada, tidak ada pembuktiannya. Tapi semua orang se-Indonesia berbicara tentang Gibran, maka yang namanya elektabilitasnya Gibran itu naik," pungkas Ridwan. (MAR)