Pemerintah Resmi Undur Kewajiban Sertifikasi Halal hingga 2028, MUI Kecewa dan Imbau Umat Islam tak Beli Produk Tanpa Label Halal

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah secara resmi memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga 18 Oktober 2028. Kebijakan ini mengubah jadwal awal yang semestinya mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2026. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa penyesuaian regulasi ini ditempuh dengan pertimbangan kesiapan ekosistem halal nasional serta kapasitas pelaku usaha di lapangan.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," ujar Susiwijono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sejumlah penyesuaian jadwal pemberlakuan mandatory halal resmi ditetapkan. Untuk makanan, minuman dan hasil sembelihan, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta produk makanan-minuman impor memperoleh perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028.

Kemudian untuk jasa terkait makanan dan minuman, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan (kecuali jasa penyembelihan) mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028. Untuk kategori produk seperti obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga produk rekayasa genetik turut diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Sementara kategori obat bebas dan bebas terbatas memiliki tenggat hingga 17 Oktober 2029, sementara obat keras (di luar psikotropika) mendapat masa penahapan hingga 17 Oktober 2034. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah juga akan menyesuaikan aturan pelaksanaannya serta mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Keputusan pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal selama dua tahun ini langsung menuai respons keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, secara terbuka menyatakan rasa menyesal dan mempertanyakan keberanian pemerintah mengubah mandat undang-undang yang telah disahkan.

"Sikap kami tentu menyesalkan karena itu sudah ada keputusan undang-undang, mengapa berani ditunda? Ya, jadi saya menyesalkan," ujar Kiai Cholil usai menutup kegiatan Muntada Sanawi VI Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Meski administrasi kenegaraan menunda kewajiban tersebut, Kiai Cholil menegaskan bahwa ketentuan hukum syariah Islam tidak ikut bergeser. Kewajiban mengonsumsi dan menggunakan produk halal melekat secara individu bagi setiap Muslim tanpa memandang kelonggaran administratif dari negara.

Oleh karena itu, MUI mengimbau umat Islam di seluruh tanah air untuk tetap konsisten, selektif, dan menjadikan label halal sebagai acuan mutlak dalam kehidupan sehari-hari, serta menahan diri untuk tidak membeli produk yang belum terjamin kehalalannya.

"Meskipun ini tidak ilzam (mengikat secara hukum undang-undang), tapi ini mengikat secara syariah. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau dan meminta kepada umat Islam jangan membeli produk yang tidak ada label halalnya. Ini wajib dianut secara individu sebagai muslim tidak mengonsumsi kecuali yang halal," pungkasnya. (MAR)