Kembali ke Jakarta Malam Ini, Akankah KPK Jemput Paksa Nusron Wahid?

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut telah kembali ke Jakarta pada Senin (19/10/2026) setelah menjalani perjalanan dinas ke Malaysia. Kepulangannya terjadi setelah ia dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Informasi kepulangan Nusron disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, Nusron telah menyelesaikan perjalanan dinas yang berlangsung sejak pekan lalu dan telah berada kembali di Jakarta.

Boyamin meminta KPK segera memanggil kembali Nusron untuk kepentingan penyidikan. Ia juga mendorong KPK mempertimbangkan langkah hukum yang tersedia apabila diperlukan.

“Wahai KPK, silakan segera jemput NW saat ini juga. Jika tidak berani jemput, bolehlah dikirim surat panggilan sekali lagi sesuai kajian,” kata Boyamin.

Sebelumnya, KPK telah dua kali memanggil Nusron sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama, 7 Oktober 2026, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pada pemanggilan kedua, 15 Oktober 2026, ia kembali tidak memenuhi panggilan dan mengajukan penundaan pemeriksaan karena menjalankan perjalanan dinas ke Malaysia.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik menerima surat penundaan pemeriksaan dari Nusron. KPK masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang pemeriksaan.

“Terhadap saudara NW, betul bahwa tanggal 14 Oktober kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk melakukan penundaan,” kata Taufik.

KPK sebelumnya menyatakan Nusron dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kasus tersebut terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2026. Dalam perkara itu, KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat pertanahan dan pihak swasta. KPK belum mengumumkan jadwal pemeriksaan terbaru terhadap Nusron Wahid. (RHU)