Aksi Main Simbol Greenpeace di Bundaran HI, Bentangkan Spanduk Protes Karhutla dengan Latar Menara Sinar Mas, Tuntut Akuntabilitas Korporasi dan Pemerintah

JAKARTA, AFU.ID — Bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi bentang spanduk raksasa di Tugu Monumen Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Dengan latar belakang megah Menara Sinar Mas serta kepungan kabut asap yang menyelimuti ibu kota, aksi langsung tanpa kekerasan ini secara simbolis membidik keterlibatan korporasi pulp dan sawit raksasa dalam bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mendesak pemerintah bertindak tegas mengatasi dampak krisis iklim yang kian menggerus daya beli masyarakat.

Dalam aksi bernuansa pesan menohok tersebut, dua aktivis Greenpeace yang menggunakan perlengkapan pemanjat tebing (harness) tergantung di kedua sisi pilar monumen. Mereka membentangkan spanduk vertikal kuning berukuran besar bertuliskan "BENCANA MAKIN PARAH, HIDUP MAKIN SUSAH, APA KERJA PEMERINTAH?". Satu spanduk lagi dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup". Visual spanduk turut dilengkapi logo Greenpeace dan ilustrasi perusakan hutan demi pundi-pundi keuntungan bisnis.

"Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat," tegas Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, di lokasi aksi, Jakarta Pusat.

Dia menegaskan, dampak paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis, kata Jeanny, tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. "Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat," tambahnya.

Aksi yang dengan sengaja menampilkan Gedung Sinar Mas pada sudut latar belakangnya tersebut menjadi kritik terbuka terhadap gurita bisnis korporasi perkebunan dan kehutanan. Terlebih, penelusuran pemberitahuan National Environment Agency (NEA) Singapura baru-baru ini mencatat sejumlah perusahaan pemasok di bawah grup Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas—seperti PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT SBA Wood Industries, dan PT Buana Megatama Jaya (BMJ)—termasuk dalam daftar entitas yang dimintai pertanggungjawaban terkait karhutla pemicu kabut asap lintas batas.

Merujuk pada riset teranyar Greenpeace Indonesia bertajuk "Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah", krisis iklim terbukti bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah bermutasi menjadi krisis ekonomi. Hasil riset memperlihatkan dampak krisis iklim paling kuat merusak pola konsumsi dan biaya pangan masyarakat (41%), disusul penurunan produktivitas serta pendapatan pekerja (39%).

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mengkritik keras klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang dibanggakan pemerintah di tengah penderitaan rakyat menghadapi bencana alam dan kenaikan biaya hidup. "Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Atha mengatakan, ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. "Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup," ujar Atha Rasyadi.

Merespons sorotan publik dan pengawasan ketat otoritas Singapura, pihak Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas menegaskan bahwa sebagian besar titik api yang terdeteksi di lokasi konsesi pemasoknya sepanjang Juli hingga Oktober 2026 berasal dari luar wilayah operasional mereka yang kemudian merambat masuk. "APP menanggapi serius kekhawatiran pemerintah Singapura dan mendukung upaya Singapura maupun Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan kabut asap lintas batas," tulis manajemen APP dalam pernyataan resminya, diktuip daru Bussinesstimes.

"Penggunaan api secara sengaja tidak memiliki alasan komersial. Api merusak tanaman yang menjadi aset utama perkebunan. Pembakaran berarti menghancurkan aset yang menjadi tumpuan bisnis," tambah pernyataan tersebut. APP mengklaim telah menerapkan kebijakan tanpa bakar (zero-burning policy) dan menginvestasikan hampir US$300 juta selama satu dekade terakhir untuk sistem pengelolaan kebakaran terpadu yang melibatkan lebih dari 6.000 personel pemadam, 15 helikopter, serta 108 unit drone di lapangan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan tidak akan menutupi atau melindungi korporasi mana pun yang terbukti lalai. Kepolisian RI saat ini tengah mengusut tuntas 98 kasus pidana karhutla terkait korporasi, sementara Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penanganan karhutla melalui perluasan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) militer secara terpadu. (MAR)