JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ekonomi dan keuangan ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah tekanan hebat yang melanda pasar saham Indonesia setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok tajam akibat sentimen negatif dari lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Turut hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Kepala BP BUMN Donny Oskaria.
Para pejabat mulai berdatangan ke Istana sekitar pukul 16.00 WIB. Pertemuan tersebut diduga membahas kondisi perekonomian nasional, termasuk perkembangan pasar keuangan dan agenda hilirisasi. Saat ditanya mengenai agenda rapat, Bahlil menyebut pembahasan kemungkinan berkaitan dengan sektor ekonomi dan hilirisasi. "Kayaknya rapat ekonomi di dalamnya ada hilirisasi," kata Bahlil.
Sementara itu, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo. Namun, ia mengaku telah menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Negara. "Belum tahu, dipanggil aja jadi nanti.. tapi saya udah siapin laporan semuanya nanti temen-temen setelah rapat baru nanti saya update," ujar Friderica.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan perkembangan pasar modal dan persoalan MSCI, Friderica belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia meminta awak media menunggu hingga rapat selesai. Gubernur BI Destry Damayanti juga mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan tersebut, meski menduga pembahasan kemungkinan berkaitan dengan pasar keuangan. Adapun Suahasil memilih langsung memasuki ruang rapat tanpa memberikan keterangan terperinci. "Rapat dulu, rapat dulu, rapat dulu," ujarnya singkat.
IHSG Nyungsep Dua Hari Beruntun
Pemanggilan sejumlah pejabat ekonomi itu berlangsung ketika pasar saham Indonesia menghadapi tekanan jual yang tajam. IHSG mengalami penurunan besar pada akhir pekan lalu dan kembali melemah pada perdagangan Senin. Pada Jumat (16/10/2026), IHSG ditutup anjlok 11,57% ke level 5.185,10. Penurunan tersebut menjadi salah satu yang terdalam sejak krisis keuangan Asia pada 1998.
IHSG ditutup melemah pada sesi pertama sebesar 5,05% ke level 4.923,26. Indeks bahkan sempat menyentuh 4.907,37, yang menjadi level terendah dalam 52 pekan terakhir berdasarkan data yang dilaporkan pada hari itu. Pelemahan tersebut terjadi setelah MSCI mengumumkan dimulainya periode konsultasi terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.
Perubahan status tersebut belum menjadi keputusan final. Namun, wacana itu memicu kekhawatiran investor karena saham-saham Indonesia berpotensi dikeluarkan dari indeks global MSCI yang menjadi acuan bagi berbagai dana investasi internasional. Jika perubahan tersebut benar-benar diterapkan, pengelola dana yang mengikuti indeks MSCI dapat menyesuaikan portofolionya, termasuk mengurangi kepemilikan saham Indonesia. Kondisi itu berpotensi meningkatkan tekanan jual dan arus keluar modal asing.
Persoalan yang disoroti MSCI berkaitan dengan transparansi struktur kepemilikan saham, keterbukaan informasi, serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu pembentukan harga saham secara wajar. MSCI sebelumnya telah menyampaikan sejumlah perhatian mengenai aksesibilitas dan transparansi pasar modal Indonesia. Meski pemerintah dan regulator telah melakukan berbagai pembenahan, lembaga tersebut menilai masih terdapat persoalan yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.
OJK menyatakan menghormati masukan MSCI dan berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia. Langkah yang telah dilakukan mencakup publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan perincian klasifikasi investor, pengungkapan konsentrasi kepemilikan saham, serta peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan meminta klarifikasi kepada MSCI pada Senin sore untuk memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan di balik usulan perubahan klasifikasi tersebut.
BEI juga memberlakukan penyesuaian batas Auto Rejection Bawah (ARB) menjadi 7% mulai 19 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan membantu meredam volatilitas dan memberikan ruang bagi investor untuk mengevaluasi informasi sebelum mengambil keputusan transaksi. (EER)