Dua Kali Mangkir Pemeriksaan Penyidik, KPK Upayakan Jemput Paksa Nusron Wahid

JAKARTA. AFU.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk upaya penjemputan paksa.

Sejatinya Nusron dijadwalkan pemeriksaan penyidik pada Rabu, 7 Oktober. Namun saat itu ia tidak penuhi pemanggilan dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya KPK menjadwalkan ulang pada Kamis, 15 Oktober, tetapi Nusron kembali tidak hadir karena mengaku ada kunjungan dinas ke Malaysia.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik akan menelaah alasan-alasan Nusron tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. "Kemungkinan untuk menerbitkan surat panggilan kedua dan apakah kemudian juga nanti beserta dengan surat perintah membawa atau seperti apa," katanya kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Nusron dibutuhkan penyidik untuk menerangkan pihak-pihak mana saja yang memiliki peran sentral dalam kasus ini, termasuk soal perintah hingga aliran uang. Mengingat, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK mengamankan uang tunai senilai Rp106,3 miliar. "Keterangan saudara NW selaku Menteri ATR/BPN dibutuhkan oleh penyidik untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalan ini secara utuh," jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut, pihaknya mempertimbangkan melakukan upaya paksa terhadap Nusron. "Ketika panggilan kedua tidak hadir, maka yang berlaku berikutnya di ketentuan hukum acara yang baru, itu baru dengan surat perintah pembawa," katanya, Selasa (20/10/2026).

Meeki begitu, KPK berharap Nusron dapat kooperatif untuk penuhi pemanggilan berikutnya, agar proses pengungkapan kasus di lingkungan Kementerian ATR/BPN rampung dan masuk ke tahap penuntutan di Pengadilan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Mereka di antaranya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

KPK juga turut menyita barang bukti senilai Rp106 miliar dari sejumlah titik seperti rumah Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen) dengan pecahan rupiah dan valuta asing (valas), yakni, Rp31,86 miliar, US$2.611.500, Sin$1.974.500, SAR910 (Riyal Arab Saudi), RM981 (Ringgit Malaysia).

Kemudian uang tunai itu juga ditemukan di rumah Rizal Pahlevi selaku pihak swasta sejumlah Rp896 juta, rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Zimamun Ni’am Aulawi sejumlah Rp8 juta, dan rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, sejumlah Rp49,5 juta. (AHA)