Prajurit Aktif Terlibat dalam Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Surati Panglima TNI

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Surat tersebut dikirim pada Selasa kemarin, setelah KPK berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) mengenai penanganan perkara yang turut menyoroti peran mantan Kepala BNPB Suharyanto, yang masih berstatus prajurit aktif.

“Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10/2026). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, KPK telah menjelaskan posisi Suharyanto kepada perwakilan Puspom TNI dalam ekspos perkara pada 13 dan 14 Oktober 2026.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan penanganan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. “Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). KPK memastikan dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam perkara tersebut akan didalami lebih lanjut.

Puspom TNI juga telah mendampingi penyidik KPK saat melakukan penyegelan di kantor BNPB. “Baik dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI. Artinya mendampingi, karena memang ini penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Taufik. Ia menegaskan, penyidik masih akan mengembangkan informasi mengenai peran sejumlah pihak dari lingkungan TNI aktif dalam kasus tersebut. “Kemudian terkait dengan peran-peran dari beberapa pihak TNI aktif seperti apa, ya nanti kita akan kembangkan lebih jauh dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa terkait Dana Siap Pakai kebencanaan BNPB, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto; Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

KPK menyatakan penanganan perkara berfokus pada pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa memandang latar belakang atau hubungan personalnya. “Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto. (FAD)