Demo Perancis Meluas hingga ke Italia, Belgia hingga Portugal. Massa Menjarah, Pembakaran, Aktivitas Lumpuh

JAKARTA, AFU.ID — Gelombang demonstrasi akibat lonjakan biaya hidup meluas di sejumlah negara Eropa. Ratusan ribu orang turun ke jalan di Prancis, Italia, Belgia, dan Portugal pada Sabtu (17/10/2026), memprotes kenaikan biaya hidup, upah rendah, mahalnya harga hunian, serta sulitnya akses pendidikan dan perumahan.

Aksi protes yang berlangsung secara terpisah dan tanpa koordinasi tersebut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah di berbagai negara anggota Uni Eropa. Situasi paling parah terjadi di Prancis, yang mengalami salah satu hari demonstrasi paling bergejolak dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, lebih dari 550.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah negara itu. Aksi yang sebelumnya didahului gelombang protes mahasiswa selama beberapa pekan tersebut berubah menjadi bentrokan, penjarahan, dan pembakaran setelah kelompok-kelompok bermasker menyerang gedung publik, butik mewah, supermarket, serta kendaraan dan petugas kepolisian.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengatakan sebanyak 1.200 orang ditangkap dan 150 personel polisi mengalami luka-luka. Saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat Kota Paris, Lecornu menyebut situasi tersebut berpotensi menimbulkan korban yang lebih besar.

Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sejumlah jalan di ibu kota mengalami kerusakan parah. Kantor berita AFP melaporkan penjarahan terjadi di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Di Limoges, kebakaran yang dipicu demonstran bermasker menyebabkan sebagian besar gedung balai kota yang telah berusia lebih dari 140 tahun hangus terbakar.

Sementara itu, balai kota di Marseille dan Lille dirusak, sedangkan kantor pariwisata di Lyon dibakar. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan tersebut dan menyatakan para pelaku akan diproses secara hukum serta mendapat hukuman.

Gelombang protes juga melanda Italia, terutama di Milan. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dengan membawa tuntutan penolakan terhadap perang dan kenaikan biaya hidup berubah menjadi bentrokan setelah sejumlah demonstran bermasker melemparkan batu, pecahan paving, dan benda lainnya ke arah polisi antihuru-hara.

Para demonstran juga membakar barikade yang dibuat dari meja-meja bar serta menjarah toko-toko di pusat kota. Polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa. Kawasan Piazza del Duomo dan sebuah pusat perbelanjaan mewah yang biasanya ramai pengunjung terpaksa dikosongkan. Kantor berita Italia LaPresse melaporkan sedikitnya dua polisi mengalami luka-luka.

Sekitar 50 demonstran, banyak di antaranya masih di bawah umur, juga ditahan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam aksi kekerasan tersebut. Melalui unggahan di media sosial X, ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi membakar kota bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan.

Wali Kota Milan Giuseppe Sala mengatakan tuntutan para demonstran dapat dipahami, tetapi kekerasan terhadap aparat penegak hukum dan kerusakan serius terhadap kota tidak dapat dibenarkan. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Bologna, ketika sejumlah demonstran melemparkan batu dan terlibat konfrontasi dengan polisi di tengah aksi unjuk rasa yang sebagian berlangsung damai.

Di Belgia, demonstrasi berlangsung di ibu kota Brussel dan Kota Liege. Polisi di Brussel menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang dituduh melemparkan benda-benda ke arah petugas dan menyalakan api. Aksi di Belgia berlangsung di tengah protes mahasiswa yang telah terjadi selama beberapa pekan, terutama terkait biaya pendaftaran universitas.

Di Liege, yang terletak di sebelah timur Brussel, polisi juga mengerahkan meriam air untuk membubarkan demonstrasi. Namun, aparat tidak merinci jumlah peserta aksi. Sementara itu, di Lisbon, Portugal, puluhan ribu orang diperkirakan mengikuti demonstrasi untuk memprotes krisis biaya hidup, rendahnya upah, dan semakin sulitnya memperoleh tempat tinggal di kota-kota besar.

Harga rumah di Portugal telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sedangkan harga sewa untuk kontrak baru juga mengalami kenaikan hampir sebesar itu. Para demonstran menuntut peningkatan upah dan pensiun serta kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi lonjakan harga hunian dan bahan bakar.

Menteri Urusan Parlemen Portugal Carlos Abreu Amorim sebelumnya menyatakan pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan massa di jalanan. Pernyataan tersebut memicu kritik dari demonstran yang menilai para pemimpin politik tidak memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat. Di pusat Lisbon, para demonstran juga mendirikan tenda sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan hunian, kenaikan harga sewa, dan rendahnya upah.

Profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, menilai demonstrasi di sejumlah negara tersebut dapat menjadi tanda meluasnya ketidakpuasan masyarakat Eropa. Menurut Alemanno, Prancis masih menjadi pusat utama gelombang protes, tetapi muncul indikasi bahwa keresahan serupa mulai menyebar ke negara-negara lain.

Ia memperkirakan demonstrasi tidak akan berhenti dalam waktu dekat dan titik-titik ketegangan baru dapat muncul. Yunani, Jerman, dan Austria disebut mulai menunjukkan tahap awal mobilisasi, dengan potensi aksi lanjutan dalam beberapa pekan mendatang.

Meski berlangsung hampir bersamaan, Alemanno menegaskan bahwa aksi-aksi tersebut bukan bagian dari satu gerakan yang terorganisasi. Namun, terdapat sejumlah persoalan yang sama-sama menjadi pemicu, seperti minimnya pendanaan pendidikan, kenaikan biaya hidup, serta ketidakpastian masa depan mahasiswa setelah lulus.

Gelombang demonstrasi ini muncul menjelang periode politik penting di Eropa. Dalam 12 bulan mendatang, sejumlah negara diperkirakan memasuki siklus pemilihan umum nasional yang padat, termasuk Spanyol, Prancis, Italia, dan Polandia. Alemanno menilai tuntutan masyarakat dan rangkaian demonstrasi tersebut berpotensi menjadi isu utama dalam perdebatan politik Eropa, terutama ketika pemerintah menghadapi tekanan untuk merespons kenaikan biaya hidup dan memburuknya kondisi sosial masyarakat. (EER)