Disentil Gerindra dan DPR Soal Kinerja Penanganan Karhutla, Raja Juli Antoni Dapat Sinyal Kena Reshuffle?

JAKARTA, AFU.ID — Posisi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kabinet Merah Putih berada dalam tekanan hebat setelah Partai Gerindra dan Komisi IV DPR RI melontarkan kritik menohok atas lemahnya pengawasan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas. Isyarat perombakan kabinet (reshuffle) kian menguat seiring tersingkirnya Raja Juli dari jajaran teknis pengambil keputusan, di mana Presiden Prabowo Subianto mulai jarang mengikutsertakan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut dalam rapat-rapat terbatas penanganan karhutla maupun agenda strategis kabinet di Istana Kepresidenan.

Rangkaian sinyal evaluasi tersebut mengemuka secara terbuka dalam forum Debat Terbuka bertajuk '2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan' di Jakarta Selatan. Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, secara tegas menyatakan bahwa partai pimpinan Presiden Prabowo mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan dan tidak keberatan jika evaluasi tersebut bermuara pada penggantian pejabat.

"Saya menilai memang kita perlu mengusulkan kepada Presiden untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh Menteri Kehutanan. Sangat perlu dievaluasi. Jadi saya merespons sangat serius tentang, kalau benar Presiden ingin mengganti, ya kita semua aminkan. Aamiin," tegas Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, Selasa (20/10/2026).

Kamrussamad membeberkan empat faktor utama penyebab karhutla yang membuktikan lemahnya kepemimpinan di Kementerian Kehutanan, mulai dari maraknya praktik pembakaran lahan pertanian oleh masyarakat demi efisiensi biaya, ancaman iklim ekstrem El Nino, pengeringan ekosistem gambut melalui pembuatan kanal, hingga rapuhnya tata kelola serta sistem pengawasan lahan rawan kebakaran. Sikap Gerindra ini sejalan dengan temuan internal yang menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu instansi yang belum memenuhi indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menanggapi pernyataan Kamrussamad dengan menanyakan apakah Partai Gerindra setuju jika Raja Juli dievaluasi dan diganti. "Jadi setuju ya Bang, untuk Bang Raja Juli itu dievaluasi dan diganti ya?" ujar Nailul.

Kamrussamad menjawab bahwa evaluasi terhadap Menteri Kehutanan sangat diperlukan. Ia juga menyatakan dukungan jika Presiden Prabowo memutuskan melakukan pergantian menteri. "Jadi saya merespons sangat serius tentang, kalau benar presiden ingin mengganti, ya kita semua aminkan. Amin,” ucap Kamrusammad.

Dukungan atas perombakan tersebut turut meluncur dari kalangan parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyemprot ketidakmampuan Kementerian Kehutanan dalam menyusun langkah mitigasi terstruktur sehingga bencana asap berulang setiap tahun tanpa evaluasi berarti. Johan meminta Raja Juli Antoni berjiwa besar untuk mengundurkan diri atau menghadap langsung ke Presiden Prabowo untuk meminta maaf atas kegagalannya menjaga ekosistem hutan nasional.

"Saudara sering menyampaikan kepada kami bahwa 'saya ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga hutan, baik kelestariannya maupun potensinya'. Kalau pada hari ini Saudara belum berhasil melakukan itu, saran saya, segera menghadap Pak Presiden, minta maaf bahwa Anda belum bisa melaksanakan tugas itu. Jangan terlalu panjang penjelasannya, kita butuh api itu padam dan tidak ada lagi asap yang dihirup oleh anak-anak kita yang mengakibatkan ISPA," cetus Johan Rosihan.

Ketidakpuasan Parlemen dan partai pengusung utama Istana berbanding lurus dengan dinamika internal di Kompleks Istana Kepresidenan. Berdasarkan catatan agenda kepresidenan, nama Raja Juli Antoni secara bertahap mulai 'dipinggirkan' dari lingkar utama penanganan karhutla.

Dalam serangkaian rapat terbatas internal mengenai krisis asap dan penindakan hukum korporasi pembakar hutan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, porsi penanganan teknis justru diserahkan penuh kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta jajaran TNI untuk operasi penyemaian awan (cloud seeding). Terdepaknya Raja Juli dari jajaran koordinasi strategis ini dinilai pengamat politik sebagai sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan opsi reshuffle guna menyegarkan kembali portofolio Kementerian Kehutanan. (MAR)