JAKARTA, AFU.ID — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, terutama dalam pemilihan dan pengawasan manajer koperasi.
“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, (29/4/26).
Ia menilai, kualitas SDM pengurus koperasi menjadi faktor penentu karena kemampuan manajerial akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi.
Baca juga: LPDB dorong skema pembiayaan bersama, perkuat koperasi merah putih
Pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.
Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.
Menurut Esther, langkah tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas pengelola agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program.
Ia mengingatkan pengelolaan koperasi perlu disertai pemahaman dan penerapan manajemen risiko agar tidak memicu persoalan kredit macet.
Baca juga: Hoaks! DPR setujui penutupan Alfamart dan Indomaret demi koperasi desa
“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik,” ujar Esther.
INDEF merekomendasikan pelatihan pengurus secara terstruktur serta penerapan pengawasan dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas operasional koperasi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Secara total, kebutuhan pendanaan program Kopdes diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan.
Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional koperasi.
“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.
Berdasarkan kajian INDEF, program Kopdes Merah Putih berpotensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.
Namun, lanjut Esther, pendekatan yang dinilai masih terpusat perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal.
Ia menjelaskan bahwa model usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Sektor usaha paling menguntungkan itu tergantung karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar daerah,” tuturnya.
Ia mencontohkan daerah penghasil ikan dapat mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan hasil olahan.
Sementara itu, pemerintah menyatakan program Kopdes Merah Putih akan dibentuk hingga sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia dengan model usaha terintegrasi berbasis potensi desa.
Pemerintah juga menargetkan koperasi tersebut memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, simpan pinjam, gudang, hingga distribusi logistik dan komoditas pangan untuk memperpendek rantai distribusi.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal. (ANT/RHU).
