Eks Mendag M. Lutfi Tuding Singapura Tunggangi MSCI Ancam Downgrade Bursa Efek Indonesia: Terganggu Pemberantasan Transfer Pricing Prabowo

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Menteri Perdagangan sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, membongkar dugaan adanya konspirasi finansial dan manuver tekanan dari institusi investasi raksasa asal Singapura di balik opsi lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang mengancam akan menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Lutfi menuding Singapura merasa terganggu dan terdesak oleh langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik transfer pricing serta kebocoran pajak yang selama ini memarkir triliunan dana kekayaan aset sawit dan sumber daya alam Indonesia di Singapura.

Melalui pernyataan resminya di media sosial, Lutfi mengungkapkan bahwa ancaman downgrade oleh MSCI tersebut sengaja dikondisikan untuk memicu kepanikan massal (panic selling) investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar indeks harga saham gabungan rontok, sehingga pemodal asing dan sovereign wealth fund asal Singapura dapat kembali memborong aset-aset strategis Indonesia dengan harga diskon.

"Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia? Bahkan saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Goh di GIC yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan. Come on, Rachel, don’t you know walls in Jakarta do talk and scream?" cetus Muhammad Lutfi, dalam unggahan di akun instagram, Selasa (20/10/2026).

Lutfi menilai pertimbangan MSCI yang memasukkan Indonesia ke dalam opsi Standalone Market sangat tidak masuk akal secara metodologi ekonomi global. Pasalnya, status Standalone Market secara internasional ditujukan khusus bagi negara-negara yang menerapkan pembatasan lalu lintas arus modal atau capital control, pembatasan transaksi valuta asing, serta penetapan nilai tukar yang dikendalikan penuh oleh pemerintah, di mana seluruh kebijakan tersebut sama sekali tidak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Mereka tekan MSCI untuk mengancam turunkan kasta Indonesia ke standalone market, bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok, lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon. Dana-dana institusi asing ini sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur. Karena harganya tidak turun, mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah," papar Lutfi.

Lebih lanjut, Lutfi menegaskan bahwa manuver ini saling berkelindan dengan gertakan diplomasi Singapura terkait isu kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, tudingan-tudingan yang dilontarkan Singapura—baik melalui isu lingkungan maupun tekanan indeks saham—merupakan bentuk resistensi atas keberanian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menutup celah tax avoidance, family office, dan transfer pricing korporasi berbendera Singapura. Lutfi mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak terkecoh oleh permainan opini asing yang bermaksud menguasai kendali ekonomi nasional.

"Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Ingat ya, saya bicara di sini bukan untuk membela pemerintah, tapi untuk membela negara saya sendiri. Kita harus kompak, kita harus patriotik, kita jaga harga diri bangsa kita sendiri," tegas Lutfi.

Merespons tudingan keras tersebut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa pihak bursa memilih untuk tetap berfokus pada langkah-langkah pembenahan teknis dan reformasi transparansi pasar modal domestik. Jeffrey menegaskan keyakinannya bahwa penyedia indeks global seperti MSCI bekerja secara independen berdasarkan indikator objektif. "Kami akan sangat fokus kepada hal teknis dan kami selalu meyakini, dan kami tetap percaya bahwa global index provider selalu independen," ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, MSCI pada pertengahan Oktober 2026 membuka konsultasi publik terkait usulan penyesuaian klasifikasi bursa Indonesia dengan menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham serta dugaan perdagangan terkoordinasi oleh segelintir emiten konglomerasi. Keputusan final MSCI sendiri dijadwalkan baru akan diumumkan paling lambat pada akhir Juni 2027 mendatang. (MAR)