DJP Bangun Dasbor AI Pantau Kepatuhan Pajak Kaum Crazy Rich, CELIOS Dorong Pajak Kekayaan 1-2 persen

JAKARTA, AFU.ID — Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan sistem khusus untuk memantau kepatuhan pajak orang super kaya alias crazy rich. Sistem berupa dasbor yang memetakan individu, keluarga, perusahaan, dan aset yang saling terhubung, lengkap dengan kecerdasan buatan. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengungkapkan pengembangan itu dalam forum Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum ke-7 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Sistem dibutuhkan karena kekayaan high wealth individuals tersebar di banyak perusahaan dan aset serta berubah cepat. "Jadi kami sedang mengembangkan dashboard yang menampilkan profil individu, keluarga, perusahaan, aset mereka, dan bagaimana semuanya saling terhubung satu sama lain," kata Nurkholisoh.

Dasbor masuk tahap akhir, termasuk integrasi AI untuk membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan terkait individu dan perusahaannya. "Saat ini kami berada pada tahap akhir pengintegrasian AI, yang dapat membantu kami membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan terkait individu-individu tersebut beserta perusahaan mereka masing-masing," katanya.

Setiap aksi korporasi orang super kaya disebut langsung terpantau. Ketika merger, akuisisi, atau penjualan saham terdeteksi, sistem memperbarui nilai saham di dasbor. "Sehingga ketika alat kami mendeteksi adanya aksi korporasi, misalnya seperti merger dan akuisisi atau penjualan saham, sistem akan langsung memperbarui nilai saham mereka pada dasbor," ujar Nurkholisoh.

"Dengan demikian, dalam waktu dekat, petugas pajak kami dapat melihat perubahan kekayaan secara real-time saat hal itu terjadi, bukan satu atau dua tahun kemudian," katanya.

Sementara itu, secara terpisah, sebelumnya, Majalah Forbes juga merilis daftar orang terkaya Indonesia Oktober 2026. Dalam daftar tersebut Low Tuck Kwong duduk di posisis puncak. Low Tuck Kwong, pendiri Bayan Resources, tercatat berharta US$16,4 miliar atau sekitar Rp291,37 triliun. Ia dikenal sebagai raja batu bara.

Pria kelahiran Singapura itu juga mengendalikan Metis Energy Singapura, punya saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources, serta terkait SEAX Global yang membangun kabel laut Singapura-Indonesia-Malaysia. "Dikenal sebagai raja batu bara, Low Tuck Kwong yang lahir di Singapura adalah pendiri Bayan Resources, sebuah perusahaan pertambangan batubara di Indonesia," dikutip dari Forbes, Minggu (4/10/2026).

Kepemilikannya di PT Bayan Resources Tbk tercatat 6.951.170.541 saham atau sekitar 20,853 persen setelah perjanjian jual beli saham bersyarat pengusaha Andi Syamsudin Arsyad melalui PT Jhonlin Baratama. Di bawahnya ada Robert Budi Hartono US$15,2 miliar (Rp271,9 triliun) dan Prajogo Pangestu US$14,8 miliar (Rp263,74 triliun). Posisi keempat Anthoni Salim dari Indofood Group US$10,8 miliar (Rp193,78 triliun). Kelima Dato Sri Tahir dari Mayapada Group US$9,4 miliar (Rp168,54 triliun). Berikutnya Sri Prakash Lohia dari Indorama Corp US$8,6 miliar (Rp153,84 triliun) dan Otto Toto Sugiri dari DCI Indonesia US$8,2 miliar (Rp146,68 triliun).

Sektor energi, perbankan, dan tambang masih menjadi sumber utama kekayaan. Koreksi saham sepanjang tahun memengaruhi nilai aset sebagian taipan. Perlu dicatat, angka Forbes adalah estimasi kekayaan bersih berbasis harga pasar, bukan penghasilan kena pajak. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kemudian kekayaan mereka akan terpantau, juga kepatuhan pajaknya? Justru di celah inilah dasbor DJP relevan. Otoritas pajak ingin melihat perubahan kekayaan dan aksi korporasi secara real-time, bukan menunggu SPT satu atau dua tahun kemudian.

Hal ini sejalan degan dengan usulan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mengusulkan pengenaan pajak kekayaan bagi orang-orang super kaya. Usulan tertuang dalam Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Skemanya, tarif 1 sampai 2 persen bagi individu berkekayaan bersih di atas Rp84 miliar. Berbeda dengan pajak penghasilan atas pendapatan, pajak kekayaan dihitung dari akumulasi aset bersih setelah dikurangi utang.

CELIOS memperkirakan skema itu berpotensi menambah penerimaan sampai Rp142,2 triliun per tahun. CELIOS menyebut 58 persen kekayaan 50 orang terkaya berasal dari ekstraksi sumber daya alam. Itu menjadi konteks kontribusi kelompok terkaya terhadap penerimaan. Dorongan muncul saat target rasio pajak APBN 2027 dipatok 9,26 persen. Pajak kekayaan dinilai menyasar aset besar tanpa membebani konsumsi masyarakat luas seperti pajak konsumsi. (MAR)