Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa Siapkan Aksi Demonstrasi di Jakarta Besok

JAKARTA, AFU.ID — Gelombang aksi mahasiswa diperkirakan mewarnai Jakarta pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kelompok mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil berencana turun ke jalan untuk menyampaikan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Aksi tersebut telah dikonfirmasi oleh Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyatakan akan bergabung bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan koalisi masyarakat sipil lainnya.

Rencananya, demonstrasi akan dipusatkan di dua titik di Jakarta Pusat, yakni kawasan Tugu Tani dan Tugu Proklamasi. Menjelang aksi, mahasiswa telah menghimpun berbagai masukan publik untuk menjadi dasar penyusunan tuntutan. Melalui kanal yang dibuka sejak awal Oktober, BEM UI mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait persoalan ekonomi, lapangan kerja, pelayanan publik, kebebasan berpendapat, hingga isu lingkungan hidup.

Dalam penjelasannya, BEM UI menilai berbagai persoalan struktural masih dirasakan masyarakat setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Isu harga kebutuhan pokok, ketidakpastian pekerjaan, komersialisasi layanan publik, hingga kebebasan sipil menjadi sejumlah topik yang banyak disampaikan warga melalui penjaringan aspirasi tersebut. Aksi 20 Oktober juga dipandang sebagai momentum evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.

Sejumlah kelompok mahasiswa disebut tengah melakukan konsolidasi dengan berbagai organisasi kampus dan jaringan masyarakat sipil untuk memperluas partisipasi dalam demonstrasi. Menariknya, di tengah rencana mobilisasi mahasiswa, kelompok buruh terbesar yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) justru memastikan tidak ikut turun ke jalan pada 20 Oktober. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyatakan organisasinya memilih tidak menggelar aksi pada tanggal tersebut meski sebelumnya terdapat wacana demonstrasi terkait tuntutan kenaikan upah minimum tahun 2027.

Keputusan itu berbeda dengan agenda KSPI dan Partai Buruh yang sejak pertengahan Oktober menjalankan aksi bergelombang di berbagai daerah untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen serta mendorong kejelasan kebijakan pesangon dan tenaga alih daya.

Sementara itu, aparat kepolisian mulai memperketat pengamanan menjelang aksi. Di wilayah penyangga Jakarta, Polres Metro Bekasi Kota menyiagakan 1.300 personel dan melakukan simulasi pengamanan guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, termasuk mobilisasi massa melalui media sosial. Berdasarkan pemetaan kepolisian, pemantauan dilakukan terhadap titik kumpul massa, jalur menuju Jakarta, hingga ajakan aksi yang beredar secara daring.

Penyelenggara belum mengumumkan jumlah pasti peserta yang akan turun ke jalan. Namun, aksi yang bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar sepanjang tahun ini. (RHU)