Usut Korupsi Restitusi Pajak Banjarmasin, KPK Sita Miliaran Rupiah dan Panggil Eks Pejabat Adaro

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp1 miliar dan mata uang asing sebesar 49.000 dolar Amerika Serikat dari dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan penyitaan barang bukti dilakukan oleh tim penyidik saat memeriksa dua aparatur sipil negara berinisial JKP dan SMG dalam kapasitasnya sebagai saksi. Langkah penegakan hukum ini dijalankan guna membongkar aliran dana haram dalam kasus dugaan korupsi pengurusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.

"Kepada dua saksi tersebut, penyidik melakukan penyitaan sejumlah uang senilai Rp1 miliar lebih, dan juga dalam bentuk valas senilai 49.000 dolar AS," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (08/10/2026). Budi memaparkan kedua saksi diperiksa guna mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin. Kasus restitusi pajak ini bermula dari permohonan PT Buana Karya Bhakti yang mengklaim telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melebihi ketentuan pada tahun pajak 2024.

Melalui proses audit administrasi, pihak KPP Madya Banjarmasin menetapkan bahwa negara wajib mengembalikan uang sebesar Rp48,30 miliar kepada perusahaan kelapa sawit tersebut setelah dipotong koreksi fiskal. Namun, pengembalian dana hak perusahaan itu sengaja ditahan oleh oknum fiskus demi memeras uang apresiasi atau pelicin pengerjaan dokumen sebesar Rp1,5 sisa miliaran rupiah. Operasi pembersihan internal ini awalnya dibongkar oleh satuan tugas penindakan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin pada awal Februari lalu.

Pasca-operasi senyap tersebut, penyidik menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo bersama jajaran pemeriksa pajak dan manajer keuangan perusahaan swasta sebagai tersangka utama. Dalam pengembangan perkara lanjutan, penyidik meluaskan wilayah pembuktian dengan memeriksa indikasi manipulasi pelaporan laporan pajak milik emiten batu bara raksasa PT Adaro Andalan Indonesia. Penyidik mendeteksi adanya kemiripan pola kecurangan pelaporan keuangan antara kasus sawit dengan korporasi tambang, namun saksi kunci dari pihak Adaro berinisial JST dilaporkan mangkir dari panggilan.

"Saksi dari pihak swasta dan juga saksi dari pihak Ditjen Pajak yang sudah purnatugas atau pensiun ini nanti akan dijadwalkan ulang, dan dikoordinasikan oleh penyidik untuk pemeriksaannya," tegas Budi terkait langkah hukum selanjutnya. Hingga kini, akumulasi total nilai barang bukti yang berhasil dibekukan dari gurita korupsi perpajakan daerah ini telah menembus angka 729.000 dolar AS dan emas batangan seberat 1,3 kilogram.(RHU)