Ratas dengan Presiden, Dudung Minta Penanganan Karhutla Gak Tunggu Hujan Turun

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan isi rapat terbatas (Ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (19/10/2026). Dudung mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar penanganan karhutla dilakukan dengan koordinasi lintas sektor disertai kerja keras.

Bahkan, Prabowo berpesan agar penanganan karhutla jangan menunggu hujan deras. "Jadi, Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera berbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan kepada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras," ujar Dudung di Istana Merdeka.

Dudung menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin mengurangi dampak karhutla. Meski penanganannya tidak mudah, Kemenko Polkam akan terus bekerja untuk menanggulangi karhutla yang sudah melanda selama 3 bulan. "Saya selaku Menko Polkam tentunya mengimbau kepada masyarakat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Tidak mudah penanganan situasi, terutama masalah karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu dilakukan," jelas dia.

Dudung juga meminta masyarakat agar tidak mempercayai isu yang menyebut seolah pemerintah tidak berbuat dalam situasi karhutla. Ia memastikan prajurit TNI, Polri dan lainnya bekerja secara masif. "Percayakan pada kita semua jangan kemudian termakan dengan isu-isu yang seakan-akan kami tidak berbuat. Kami sudah semaksimal mungkin. Prajurit prajurit TNI, Polri, dan sebagainya yang terlibat ini secara masif dan mohon doanya semoga ini tuntas," imbuhnya.

98 Korporasi Ditindak Polisi

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa ada 98 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah masuk tahap penyidikan. Suyudi menjelaskan 98 laporan itu terkait dengan korporasi. "Per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi. Jadi, dari 98 LP yang naik sidik terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan yang sedang berproses ke tingkat penyidikan itu ada 98 kasus terkait korporasi," kata Suyudi di Istana Merdeka, Senin (19/10/2026).

Suyudi memerinci bahwa diantara laporan soal karhutla ada keterlibatan asing di dalamnya. Meski demikian, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait perusahaan tersebut. "Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing, namun karena ini masih dalam proses penyidikan. Dan ini sedang kita pilah pilah, mana yg terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing," imbuhnya.

Jenderal bintang empat itu memastikan perusahaan asing tersebut merupakan milik negara tetangga. Meski demikian, ia masih belum mau menyampaikan detailnya. "Iya ada negara tetangga. (Detailnya) nanti akan disampaikan," kata Suyudi. (FAP)