JAKARTA, AFU.ID — Dua tahun pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diganjar rapor merah oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Dalam laporan yang dirilis lembaga tersebut Senin (12/10/2026), CELIOS mengungkapkan, kinerja dan program yang mendapatkan nilai paling jelek adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Laporan evaluasi komprehensif yang diluncurkan oleh CELIOS ini membedah secara mendalam bagaimana bulan madu politik rezim ini telah usai. Berdasarkan hasil survei gabungan yang melibatkan 1.142 responden masyarakat umum serta penilaian mendalam dari 129 responden ahli (expert judgement), kepemimpinan nasional mendapati jurang pemisah yang menganga antara retorika penguasa dan realitas pahit yang dirasakan di akar rumput. Dalam catatan rapor tersebut, Presiden Prabowo Subianto hanya memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari masyarakat umum, sementara para ahli memberikan angka yang jauh lebih rendah, yakni 2,8 dari skala 10.
Situasi serupa menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meraup angka rata-rata 4,9 dari publik dan 2,2 dari kelompok ahli. "Angka-angka minor ini merefleksikan akumulasi kekecewaan publik, di mana 53 persen masyarakat secara terbuka menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya justru memburuk dibandingkan tahun sebelumnya," kata peneliti CELIOS, Media Wahyudi Askar, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Afu.id.
Sorotan paling tajam diarahkan pada beban ekonomi harian yang kian mencekik. Sebanyak 82% responden kompak menilai bahwa pungutan dan tarif pajak yang diterapkan pemerintah saat ini terlalu berat. Alih-alih memberikan napas buatan bagi daya beli masyarakat yang tengah berada dalam mode bertahan hidup (survival mode), kebijakan fiskal justru dituding kerap berburu di kebun binatang—memperketat penarikan pajak dari kelas menengah-kebawah tanpa menyentuh ketimpangan struktural.
Tekanan ekonomi ini berbuah pada hantaman psikologis yang berat. Sebanyak 75% responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sementara 67% lainnya merasa tertekan oleh perilaku kepemimpinan Presiden Prabowo. "Bahkan, gelombang kekecewaan itu bermuara pada sikap politik elektoral di mana 55 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2024 secara tegas menyatakan tidak akan memilihnya kembali jika pemilu diadakan saat ini," papar Wahyudi.
Kritik pedas turut dialamatkan pada program-program prioritas nasional yang menjadi ikon pemerintahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai berjalan ugal-ugalan tanpa perencanaan berbasis uji coba (piloting) yang matang. Sebanyak 76% masyarakat mendesak agar program MBG segera dihentikan karena selain kerap memicu masalah kesehatan seperti kasus keracunan, program ini juga menggerus pos anggaran dasar pendidikan. Sementara itu, 66% responden menolak keberadaan KDMP yang pembangunannya terpaksa memangkas alokasi Dana Desa secara kumulatif hingga puluhan triliun rupiah, sehingga berisiko menjadi program kanibal yang mematikan ekosistem ekonomi lokal dan UMKM desa yang sudah lebih dulu hidup.
Di sektor lingkungan, rapor pemerintah kian merah legam. Sebanyak 96% ahli menyatakan ketidakpuasan dan menilai pemerintah sangat tidak efektif dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dari tahun ke tahun terus berulang tanpa mitigasi struktural yang menyentuh akar korporasi pemegang konsesi. "Kondisi berulang ini telah memicu kerugian ekonomi makro hingga ratusan triliun rupiah," jelas Media.
Menutup lembar evaluasi dua tahun berjalan, CELIOS dan Kabinet Bayangan merinci daftar sepuluh pejabat negara serta menteri yang dinilai memiliki kinerja terburuk berdasarkan selisih penilaian publik. Di urutan teratas, ada nama Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) yang diberi skor -159. Kemudian di bawahnya ada Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia) dengan skor -158, serta Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dengan skor -103.
Berikutnya lagi ada nama Sudaryono (Kepala Badan Gizi Nasional) dengan skor -47, Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan) dengan skor -43, dan Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN) dengan skor -24. Di bawahnya ada Pratikno (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan-- kini Wantimpres) dengan skor -17, Saifullah Yusuf (Menteri Sosial) skor -17, Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) skor -16, dan Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) skor -16.
Melalui laporan komprehensif ini, CELIOS dan Kabinet Bayangan mengingatkan, legitimasi kekuasaan tidak boleh dipertahankan hanya melalui kompromi bagi-bagi jatah kursi kekuasaan atau sekadar pencapaian administratif di atas kertas. "Pemerintah dituntut segera mengoreksi haluan kebijakan, menghentikan candu utang luar negeri, meringankan beban pajak rakyat kecil, serta mengembalikan orientasi negara sepenuhnya pada keselamatan dan kesejahteraan publik," pungkas Media. (MAR)
