Daftar Barang Bukti Kasus Korupsi BNPB yang Diangkut KPK dari 8 Lokasi Berbeda

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Barang yang disita mulai dari dokumen, perangkat elektronik, uang tunai, perhiasan, hingga tiga unit mobil.

Penggeledahan dilakukan di delapan lokasi, termasuk Kantor BNPB dan sejumlah tempat lainnya yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. "Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta tiga unit mobil yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Budi menjelaskan, penggeledahan berlangsung pada 15-19 Oktober 2026. Lokasi yang digeledah meliputi rumah, perkantoran, serta sejumlah tempat lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. "Objek-objek penggeledahannya, yaitu di rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Termasuk, Kantor BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang dilakukan penggeledahan pada Kamis (15/10)," ujarnya.

KPK Sita Uang, Emas hingga Aset Kripto Rp5,47 Miliar

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkapkan telah menyita barang bukti dengan nilai total sekitar Rp5,47 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

Uang tunai yang disita meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, serta Rp3,35 miliar. Selain itu, penyidik menyita 56 keping emas dengan total berat 133 gram yang nilainya mencapai Rp315,8 juta. KPK juga menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu, tiga unit mobil dan barang bukti lain yang ditemukan dalam rangkaian penggeledahan terbaru masih akan dianalisis lebih lanjut.

Lima Orang Jadi Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana. Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. Bima juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika Suharyanto masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga, Tenaga Ahli Kepala BNPB; Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta. KPK sebelumnya juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyatakan telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto dalam perkara tersebut. KPK juga berencana menyurati Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai BNPB.

Langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aspek hukum yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan personel militer dalam perkara yang sedang ditangani KPK. Penyidik masih mendalami dugaan korupsi tersebut, termasuk menelusuri hubungan antara para tersangka, aliran dana, serta aset yang telah disita. KPK juga akan menganalisis dokumen dan barang bukti elektronik yang ditemukan dalam penggeledahan di sejumlah lokasi di Jabodetabek. (EER)