Laporan Pemalsuan Penyetaraan Ijazah Gibran, Ditindaklanjuti Polisi, Kapolri Sebut Masih Dalam Proses Penyidikan

JAKARTA, AFU.ID — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mendalami laporan dugaan penggunaan dokumen dan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang diduga tidak benar dalam pemenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden RI pada Pilpres 2024. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengonfirmasi bahwa perkara hukum mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut saat ini tengah ditangani secara intensif oleh korps bhayangkara.

“Masih dalam proses penyidikan,” kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat berkunjung ke Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (16/10/2026). Laporan tersebut dilayangkan oleh Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa yang diwakili oleh Ahmad Khozinudin ke Bareskrim Polri pada Rabu (7/10/2026). Aduan dilayangkan atas nama dua pelapor, yakni Edy Syamsudin dan Riyadi.

Setelah berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim, perkara ini ditindaklanjuti dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) untuk proses klarifikasi awal serta pencocokan bukti-bukti. Ahmad Khozinudin menerangkan bahwa objek utama yang disoal adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/DDII/KS/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tertanggal 8 Agustus 2019.

"Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024," kata Khozinudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Khozinudin merinci ada dua pihak yang menjadi target aduan. Pertama, Kemendikdasmen yang diiduga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP (atau skema pasal terkait pemalsuan surat) atas dugaan menerbitkan atau membuat surat yang isinya tidak benar. Kedua adalah Gibran Rakabuming Raka sendiri yang diduga melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atas dugaan menggunakan surat yang isinya dipalsukan atau tidak benar untuk kelengkapan administrasi calon wakil presiden.

"Objeknya adalah suket, tetapi yang diadukan dua pihak. Pertama... dugaan yang membuat surat palsu atau surat yang tidak benar. Yang kedua... yakni yang menggunakannya," ungkap Khozinudin. Selain melayangkan aduan masyarakat, Tim Advokasi juga melayangkan surat resmi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar jajaran Bareskrim Polri memproses penanganan kasus ini secara objektif dan profesional di bawah kepemimpinan barunya.

Menanggapi polemik hukum yang kembali mengemuka terkait dokumen pendidikan putranya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai gaduhnya isu ijazah dan surat keterangan penyetaraan tersebut bermuatan politis. Jokowi menyebut ada upaya terencana dari pihak tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas serta reputasi politik keluarganya. “Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” ujar Jokowi.

Saat dikonfirmasi apakah sasaran tembak dari narasi tersebut ditujukan untuk merusak reputasi dirinya atau Gibran, Jokowi menilai keduanya bisa jadi sasaran. “Bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk me-downgrade reputasi politik seseorang. Ya, dua-duanya bisa,” tegas Jokowi.

Meskipun laporan telah masuk dan kini memasuki tahap pemeriksaan penyidik, pelapor menegaskan bahwa penetapan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sepenuhnya berada di tangan kepolisian berdasarkan hasil gelar perkara dan pengujian bukti autentik. Penyidik Bareskrim Polri dijadwalkan bakal memanggil para pihak terlapor, saksi ahli, hingga perwakilan kementerian terkait untuk melakukan uji verifikasi dan klarifikasi atas keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tersebut. (MAR)