Bola Panas Pemakzulan Gibran Berlanjut, Ray Rangkuti Serahkan Surat ke Fraksi PKB untuk Dorong Hak Angket

JAKARTA, AFU.ID — Aktivis sekaligus pengamat politik, Ray Rangkuti, melanjutkan roadshow usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut. Ray yang mewakili Aliansi Kolektif Sipil menemui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI untuk menyerahkan surat pemakzulan Wapres Gibran, Selasa (13/10/2026).

Setibanya di DPR, Ray yang turut didampingi Effendi Gazali, Ubedillah Badrun, Roy Suryo hingga sejumlah perwakilan masyarakat sipil sempat bersitegang dengan seorang pria yang menghalangi pintu masuk Fraksi PKB. Meski begitu, Aliansi Kolektif Sipil menyerahkan surat mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming untuk dikaji.

Ray bertemu dengan seorang perwakilan Fraksi PKB dan menyerahkan sebundel surat tersebut untuk dikaji mendalam oleh partai yang diketuai Cak Imin. "Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat, mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi langkah untuk mengajukan hak angket," jelasnya.

Ray mengatakan, pengajuan hak angket itu wajib dieksekusi DPR sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan MK tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat. Dengan adanya putusan MK itu, Ray memberi ruang kepada kubu Gibran untuk membuktikan ijazah SMA di forum resmi yang diamanatkan undang-undang. "Oleh karena itulah, karena kita berbaik hati kepada keluarga Gibran ini, oke, kita beri kesempatan melalui DPR untuk memfasilitasi mereka memperlihatkan ijazah itu," ucap Ray.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu menegaskan pihaknya mendorong DPR memfasilitasi Gibran dan kubunya untuk menjelaskan soal ijazah yang diklaim ada tersebut. Ray menyoroti adanya pasal selundupan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 (PKPU 19/2023) yang membuat Gibran lolos dalam pencalonan Wapres di Pilpres 2024.

Ia memohon Fraksi PKB agar nantinya ketika melakukan seleksi penyelenggara pemilu, benar-benar mencari yang berintegritas, mandiri, dan jujur. Menurutnya, pengalaman pemilu dan pilpres pada 2024 yang diwarnai polemik, harus menjadi bahan evaluasi semua pihak untuk melakukan perbaikan dan seleksi yang lebih ketat.

Usulan itu lalu diterima oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin. Khozin menyatakan pihaknya menerima surat dari Aliansi Kolektif Sipil atau Ray Rangkuti cs untuk diteliti lebih lanjut sebelum diusulkan menjadi hak angket.

Khozin menjelaskan audiensi antara Fraksi PKB dan Aliansi Kolektif Sipil belum dilakukan lantaran DPR sedang dalam masa reses. Alhasil, agenda-agenda anggota dewan banyak dipusatkan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. n"Untuk audiensi dan pertemuan, pendalaman, nantinya akan dijadwalkan di kemudian hari. Kita saat ini setidaknya menerima secara tertulis apa yang menjadi pokok pikiran, masukan, dan aspirasi para tokoh," ujarnya dalam kesempatan yang sama. (FAP)