KPK Sita Land Cruiser Milik Staf Kepercayaan Nusron dalam Kasus Korupsi Penerbitan HGB

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser, dari ARF (Arif Sugiyanto), staf kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Arif Sugiyanto merupakan satu dari delapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK mengungkapkan jika mobil Land Cruiser itu diduga digunakan sebagai operasional saat praktik suap itu terjadi di lingkungan ATR/BPN. "Mobil tersebut diduga yang digunakan oleh Yang bersangkutan untuk aktivitas termasuk dalam dugaan pengumpulan uang yang kemudian diamankan saat peristiwa tertangkap tangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Barang bukti itu kini dititip di Gedung KPK sembari menunggu perkembangan penyidikan kasus HGB. Nusron sendiri belum diperiksa dalam kasus ini karena meminta penjadwalan ulang. Sebelumnya, KPK menetapakan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam dugaan kasus ini, 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung yang merupakan politisi Partai Golkar.Selain itu ada Fahd El Fouz alias Fahad A Rafiq, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitoyo Adhi. Lalu, ada nama eks Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri.

Selain itu, tiga tersangka terakhir diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Yakni, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlefi. Sejatinya, KPK telah melakukan pemanggilan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN pada Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dalam panggilan KPK tersebut. (FAP)