Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Lepas Almamater: Turun Bukan sebagai Kampus, tapi Rakyat

JAKARTA, AFU.ID — Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melepas jas almamater saat menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama elemen masyarakat sipil.

Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Hafidz Hernanda, mengatakan keputusan melepas almamater bertujuan menghilangkan sekat antara mahasiswa dan masyarakat dalam aksi tersebut. Menurut Hafidz, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya menjadi monopoli mahasiswa. Masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga dampak kerusakan lingkungan juga memiliki hak untuk menyampaikan tuntutan.

Ia menilai peran sebagai pengawas pemerintah tidak hanya melekat pada mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas. "Semua orang yang ada di Indonesia yang memang saat ini di bawah penindasan, itu mereka semua bisa untuk melakukan hal tersebut," kata Hafidz di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Meski melepas identitas kampus, mahasiswa mengaku telah menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya provokator atau penyusup ke barisan demonstran.

Namun, Hafidz tidak mengungkapkan secara terperinci mekanisme yang disiapkan. "Kami sendiri sudah mempunyai mekanisme terkait provokator ataupun ada beberapa penyusup-penyusup. Tapi untuk mekanismenya aku tidak bisa memberitahu," ujarnya. Lebih lanjut, aksi tersebut digelar Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat), yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil.

Sejumlah kampus yang tergabung di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Diponegoro, UPN Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga. Hafidz memperkirakan 500 hingga 700 orang dari berbagai kampus dan koalisi masyarakat sipil mengikuti aksi tersebut. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, juga hadir untuk menyuarakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kehadiran mereka membawa persoalan warga yang terdampak asap kebakaran ke dalam agenda demonstrasi di Jakarta. "Hari ini ada juga dari ULM dari Kalimantan. Kami mengundang mereka karena merekalah sebenarnya perwakilan dari Kalimantan yang merasakan sesaknya napas (akibat karhutla) dan sebagainya," kata Hafidz. Komite Sadar membawa lima tuntutan utama dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, menjamin pemulihan kesehatan warga terdampak, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab atas krisis tersebut. Mahasiswa juga menuntut perbaikan kebijakan ekonomi, pemulihan kepercayaan pasar, penghentian pembatasan kebebasan berpendapat, dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Selain itu, mereka mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta memastikan akses yang merata bagi masyarakat.

Hafidz menegaskan, surat yang disampaikan kepada kepolisian merupakan pemberitahuan pelaksanaan aksi, bukan permohonan izin. Ia menyebut demonstrasi sebagai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. "Bila memang ada kawan-kawan yang ingin lebih dari jam 6 sore itu tidak apa-apa, itu hak kami sebagai rakyat," ujarnya.

Komite Sadar juga menjadwalkan aksi lanjutan dengan skala lebih besar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi lanjutan itu ditujukan untuk menghimpun suara generasi muda yang menilai berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mendapat perhatian. "Untuk tanggal 28 itu tepat kepada Sumpah Pemuda. Jadi kita menyerukan juga suara-suara generasi muda yang memang saat ini merasa sudah tertindas dan sudah cukup," kata Hafidz. (FAD)