Hasil Tahap I Belum Jelas, Langkah Kemenkeu Gandakan Dana Rp400 T di Himbara Jadi Taruhan Besar

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbesar penempatan dana negara di bank-bank Himbara hingga mendekati Rp400 triliun. Kebijakan itu diambil meski hasil penempatan Rp200 triliun sebelumnya belum menunjukkan manfaat yang jelas bagi kredit murah, UMKM, dan sektor riil.

Pemerintah pertama kali menempatkan Rp200 triliun di BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI pada September 2025. Dana tersebut dipindahkan dari Bank Indonesia agar bank memiliki lebih banyak uang untuk disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Namun, pertumbuhan kredit belum merata. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kredit UMKM pada Januari 2026 hanya tumbuh 0,53 persen, jauh di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 9,96 persen.

Bank Indonesia juga mencatat masih terdapat fasilitas kredit senilai sekitar Rp2.576 triliun yang telah disediakan bank tetapi belum digunakan nasabah pada Mei 2026. Data tersebut menunjukkan persoalan ekonomi tidak hanya terletak pada kurangnya uang di perbankan, tetapi juga lemahnya permintaan dan kemampuan masyarakat mengambil kredit.

Meski hasil tahap pertama belum sepenuhnya terbukti, pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun hingga Juli 2027 dan menambah dana baru. Purbaya mengatakan bank sebelumnya ragu menyalurkan kredit karena belum mendapat kepastian kapan dana pemerintah akan ditarik.

Penambahan tersebut membuat total dana pemerintah di perbankan mendekati Rp400 triliun. Pemerintah berharap kepastian waktu dan jumlah dana yang lebih besar membuat bank berani menyalurkan kredit lebih panjang dan lebih murah.

Namun, pemerintah belum membuka secara terperinci siapa penerima terbesar kredit dari Rp200 triliun pertama. Belum dijelaskan pula berapa banyak dana yang benar-benar masuk ke UMKM, menurunkan bunga pinjaman, atau menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan itu menjadi taruhan besar karena pemerintah menggandakan dana sebelum efektivitas tahap sebelumnya dibuktikan kepada publik. Semakin besar uang negara yang ditempatkan, semakin besar pula tuntutan agar pemerintah membuka hasil penyaluran dan manfaatnya bagi masyarakat. (RHU)